Jelang Tutup Tahun 2023, Pemerintah Kebut Penyerapan Anggaran

Selasa, 12 Desember 2023 / 10:10 WIB

ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan wartawan terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo tentang penghentian kasus hukum mantan Ketua DPR Setya Novanto pada korupsi KTP elektronik di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/12/2023). Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa saat itu dia menyampaikan agar Setya Novanto mengikuti proses hukum di KPK. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo mendesak pemerintah mengebut penyerapan anggaran negara, baik di kementerian dan lembaga (K/L) maupun transfer ke daerah di sisa tahun ini. Presiden Jokowi berharap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 bisa terserap setidaknya 95% dari target.

"Waktunya tinggal dua minggu agar betul-betul diikuti. Karena target saya realisasi minimal 95%. Jadi tolong kalian ditanyakan ke dirjen ke deputi agar target itu tidak meleset dari anggaran 2023," tutur Jokowi di Istana Negara, Senin (11/12).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemkeu), penyerapan belanja negara hingga Oktober tahun ini baru mencapai Rp 2.240 triliun. Angka tersebut baru mencapai 73,2% dari pagu.

Penyerapan anggaran tahun ini masih melambat. Sebab, dibandingkan tahun sebelumnya, penyerapan belanja negara hingga akhir Oktober 2022 mencapai 75,7%. Selain itu, realisasi belanja tahun ini juga malah mencatatkan kontraksi 4,7% dalam setahun atau year on year (yoy).

Belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah tercatat menurun, yakni masing-masing sebesar 5,9% yoy dan 1,6% yoy.

Padahal, sebelumnya Kemkeu memasang outlook belanja negara tahun ini sebesar Rp 3.123,7 triliun. Artinya, angka itu naik 0,9% dari target awal dalam APBN 2023 yang sebesar Rp 3.061,2 triliun.

Oleh sebab itu, Jokowi juga menghimbau agar seluruh jajaran K/L mempersiapkan realisasi anggaran pada awal tahun mendatang. Hal ini agar proses penyerapan anggaran tidak berjalan dengan lambat.

Tak hanya kepada pemerintah pusat, Jokowi juga ingin pemerintah daerah fokus menyerap anggaran. Sebab penyerapan anggaran daerah masih sangat rendah.

Dari data Kemkeu pula, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per akhir Oktober 2023 baru mencapai Rp 811,70 triliun. Angka ini naik 7,1% yoy. Namun penyerapannya baru 63,5% terhadap pagu, jauh di bawah penyerapan APBN.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, realisasi belanja negara akan sangat sulit mencapai 100% pada tahun ini, meskipun akan ada percepatan belanja pada November dan Desember. Menurut dia, target serapan belanja 95% pada akhir tahun ini sesuai harapan Presiden Jokowi, masih masuk akal.

"Surplus yang terjadi hingga menjelang akhir tahun menggambarkan kapasitas penyerapan belanja oleh birokrasi. Jadi sepertinya tahun ini tidak bisa 100%," kata Eko.

Sebagai gambaran, realisasi belanja negara sepanjang 2022 mencapai Rp 3.090,8 triliun. Angka itu setara 99,5% dari target berdasarkan peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98/2022. Angka itu juga tumbuh 10,9% yoy.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lanjutkan membaca