Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Rizki Caturini
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Demi menekankan aspek transparansi sekaligus syarat para pasangan calon yang akan bertarung di pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan calon yang akan maju dalam Pilkada untuk menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang nantinya akan diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hingga Minggu (28/1) dari total 171 daerah dengan total 1.178 calon kepala daerah baru 1.168 calon yang LHKPN sudah rampung disetor ke KPK. Perinciannya: 58 calon gubernur dan 58 calon wakil gubernur, 390 calon bupati, dan 383 calon wakil bupati, 141 calon walikota, dan 138 calon wakil walikota.
Daerah yang LHKPN pasangan calonnya belum rampung adalah Provinsi Papua Barat. Dari laporan KPK disebutkan alasan LHKPN belum rampung antara lain proses verifikasi yang hingga kini belum selesai, atau kesalahan pada dokumen.
Padahal pelaporan LHKPN para pasangan calon ini telah dibuka oleh KPK sejak 3 Januari-19 Januari 2018.
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan laporan LHKPN ini bisa jadi pertimbangan KPU untuk memutuskan apakah pasangan calon tersebut dinyatakan lulus. "Bagi calon yang tidak memenuhi persyaratan, nanti KPU yang akan memutiskan gugur atau tidaknya," katanya saat dihubungi KONTAN, Minggu (28/1).
Sementara itu, komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan dari laporan KPU provinsi, kabupaten, dan kota seluruh pasangan calon telah melaporkan LHKPN. "Saya sudah periksa ke provinsi, kabupaten, dan kota belum ada laporan pasangan calon yang tidak menyerahkan LHKPN," katanya.
Sebelumnya, Ketua KPU Arif Budiman juga bilang, saat ini LHKPN beberapa pasangan calon peserta pilkada masih dalam proses finalisasi.
Sekadar informasi, jika merunut jadwal KPU saat ini masih dalam jadwal perbaikan dokumen syarat paslon. Sementara penetapan paslon akan dilaksanakan pada 12 Februari mendatang.
Dari data LHKPN KPK calon wakil gubernur Sumatra Utara Suhar Pangihutan hamonangan sitorus yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mendampingi mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat jadi bakal calon kepala daerah yang memiliki harta terbanyak. Nilainya lebih dari Rp 350 miliar. Rencananya, KPK akan mengumumkan seluruh LHKPN calon peserta pilkada ini pada 12 Februari 2018.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
