Jelang Akhir Tahun, Menkeu Suahasil Pastikan Penerbitan SBN Sesuai Target

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa pemerintah masih akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) sesuai dengan strategi dan target yang telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Hingga akhir September 2026, realisasi penerbitan SBN tercatat mencapai Rp 497,5 triliun atau 62,2% dari target dalam APBN 2026 sebesar Rp 799,5 triliun.

Dengan demikian, pemerintah masih perlu menerbitkan SBN sekitar Rp 302 triliun untuk memenuhi target penerbitan hingga akhir tahun ini.

Suahasil menyebut, pemerintah tetap berpegang pada target pembiayaan yang telah ditetapkan, sejalan dengan proyeksi defisit APBN 2026 sebesar 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Sesuai target. Kita menuju, kan ini kan udah kita umumkan target defisit kita di 2,85% dari PDB itu udah ada angka penerbitannya kan. Yaudah kita bekerja dengan itu, dengan target segitu," ujar Suahasil kepada awak media di Jakarta, Senin (26/10/2026).

Sebelumnya, Suahasil juga sudah menyampaikan bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan tetap memperhatikan perkembangan pasar keuangan dalam menentukan waktu penerbitan SBN.

Baca Juga: Data Center Kapasitas Besar Diminta Bangun Infrastruktur, AESI Ungkap Untung-Ruginya

Ia menyebut penerbitan SBN dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan dan perekonomian global. Hal ini mengingat faktor tersebut akan memengaruhi pergerakan imbal hasil atau yield obligasi pemerintah, termasuk SBN bertenor 10 tahun.

"Karena menerbitkan SBN ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, melihat kondisi pasar, tapi juga harus oportunistik. Kalau lagi bagus pasarnya, kita terbitkan. Kalau lagi kurang bagus pasarnya, kita agak lakukan penyesuaian sedikit untuk melihat pasar itu," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Oktober, Jumat (9/10/2026).

Strategi Pembiayaan Kuartal IV-2026

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto menyampaikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pada kuartal IV-2026, Kemenkeu telah menyiapkan sejumlah strategi, mulai dari mengoptimalkan penerbitan SBN hingga menarik pinjaman program dari lembaga bilateral dan multilateral.

Suminto mengatakan, strategi tersebut disusun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN 2026 dengan proyeksi defisit berdasarkan laporan semester sebesar 2,85% terhadap PDB.

"Saat ini strategi pembiayaan utang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN dengan outlook defisit Lapsem (laporan semester) 2,85% PDB," ujar Suminto kepada Kontan, Jumat (9/10/2026).

Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pada kuartal IV-2026, pemerintah masih memiliki jadwal 12 kali lelang SBN reguler. Lelang tersebut terdiri dari enam kali lelang Surat Utang Negara (SUN) dan enam kali lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara.

Selain lelang reguler, pemerintah juga menjadwalkan dua kali penerbitan SBN ritel, yakni Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR015 untuk instrumen konvensional dan Sukuk Tabungan seri ST017 untuk instrumen syariah.

Pemerintah juga membuka peluang untuk menerbitkan SBN dalam valuta asing (valas). Namun, keputusan tersebut akan mempertimbangkan perkembangan pasar keuangan global yang saat ini masih dinamis.

Baca Juga: Sektor Bangunan Menyumbang 33% Emisi, Efisiensi Energi Jadi Tantangan

Suminto mengatakan, pemerintah masih memiliki ruang untuk menerbitkan SBN valas apabila kondisi pasar mendukung. Persiapan juga telah dilakukan, termasuk dari sisi dokumentasi hukum dan dokumen transaksi yang diperlukan.

"Kami open minded dengan melihat kondisi pasar keuangan global yang saat ini memang sangat dinamis. Namun, space untuk penerbitan itu masih ada, subject to market condition," ujar Suminto dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Oktober, Jumat (9/10/2026).

Dengan persiapan tersebut, pemerintah memiliki fleksibilitas untuk memanfaatkan peluang penerbitan SBN valas ketika kondisi pasar dinilai kondusif.

Di luar penerbitan SBN, pemerintah juga memiliki potensi penarikan pinjaman program bilateral dan multilateral senilai US$ 1,8 miliar pada kuartal IV-2026.

"Selain itu, kami juga masih memiliki potensi penarikan pinjaman program dari bilateral dan multilateral sebesar US$ 1,8 miliar, siap untuk dicairkan atau ditarik di kuartal keempat," jelas Suminto.

Melalui kombinasi penerbitan SBN dan penarikan pinjaman program tersebut, pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN 2026 hingga akhir tahun, dengan tetap memperhatikan perkembangan pasar keuangan domestik maupun global.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News