Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) merespons rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mengucurkan tambahan anggaran sebesar Rp 100 miliar untuk tiap provinsi serta minimal Rp 20 miliar bagi kabupaten.
Direktur Eksekutif Apeksi, Alwis Rustam menegaskan, kepastian mekanisme penyaluran serta petunjuk pelaksanaan dari kementerian terkait amat dinantikan sebelum mengeksekusi program.
Menurutnya, tanpa regulasi teknis yang jelas, wacana kebijakan fiskal yang disampaikan pemerintah pusat tersebut dinilai masih sulit diterjemahkan ke dalam perencanaan daerah.
Baca Juga: Waspada Efek dari Rencana Menarik Dana Menganggur Pemda
"Selama belum ada kejelasan dari Menteri, belum ada mekanisme petunjuk pelaksanaan dan teknis pelaksanaannya, semua masih tidak jelas. Saya pikir, ini masalah utama kita. Kebijakan yang diucapkan ke publik sering tidak jelas bahkan belum matang," ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (16/11/2026).
Alwis menyoroti pola komunikasi pemerintah pusat yang kerap diumumkan ke ruang publik tanpa disertai kesiapan instrumen teknis serta skema pendanaan di tingkat daerah.
Ia mencontohkan, pengumuman pemerintah terkait perubahan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu per 1 Januari 2027.
"Persoalannya, apa status, mekanisme, dan bagaimana realisasi pembayaran PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu yang diumumkan Mensesneg dengan beberapa Menko, Menteri dan pimpinan DPR RI itu?" katanya.
Menurut Alwis, ketidakjelasan skema pembiayaan kebijakan pusat tersebut berisiko menyulitkan pemerintah daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2027.
Baca Juga: Dana Pemda Rp 100 Triliun Mau Ditarik, Ekonom Ingatkan Jangan Asal Ambil
Padahal, daerah terikat tenggat waktu pengesahan APBD paling lambat pada 30 November sehingga membutuhkan kepastian alokasi belanja pegawai maupun program pembangunan.
"Itu belum ada kejelasan pelaksanaannya. Itu contoh konkret. Nah, sekarang ada lagi tambahan Rp 100 miliar provinsi dan Rp 20 miliar Kabupaten. Semua menunggu akan dialokasi untuk apa nanti anggaran 2027 itu," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, alokasi dana tambahan sebesar Rp 100 miliar akan disalurkan ke setiap provinsi, sementara tingkat kabupaten mendapatkan minimal Rp 20 miliar.
"Dalam waktu dekat setiap provinsi, tambahan Rp 100 miliar tambahan, untuk Ibu Kota/Provinsi. Untuk tiap Kabupaten minimal Rp 20 miliar. Tapi untuk Kabupaten yang lebih besar mungkin akan tambah. Ini anggaran yang sudah siap akan saya kucurkan dalam waktu dekat," ujarnya.
Prabowo menjelaskan, sumber pendanaan kebijakan ini berasal dari efisiensi serta penghematan belanja pemerintah pusat di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga: Dana Pemda Ditarik, Likuiditas BPD Tercekik
Dia bilang, Pemerintah berupaya menekan kebocoran anggaran pada pos belanja barang dan jasa untuk dialihkan langsung menjadi dana pembangunan daerah.
"Belanja barang dan jasa dari APBN kita sekitar Rp 1.200 triliun, dari Rp 1.200 trilun diperkirakan 30% hangus karena mark up, penggelembungan alias korupsi. Jadi, kalau kita bisa atur ini berarti kita bisa hemat Rp 400 triliun," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)