kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.522.000   5.000   0,20%
  • USD/IDR 18.278   56,00   0,31%
  • IDX 5.321   -23,42   -0,44%
  • KOMPAS100 686   -4,42   -0,64%
  • LQ45 551   0,70   0,13%
  • ISSI 169   -2,24   -1,31%
  • IDX30 313   1,18   0,38%
  • IDXHIDIV20 425   3,99   0,95%
  • IDX80 79   -0,41   -0,51%
  • IDXV30 115   0,77   0,67%
  • IDXQ30 106   0,81   0,77%

Kabinet Prabowo Membengkak, Penghapusan Batas Jumlah Kementerian Digugat ke MK


Senin, 16 November 2026 / 22:33 WIB
Kabinet Prabowo Membengkak, Penghapusan Batas Jumlah Kementerian Digugat ke MK
ILUSTRASI. Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan (ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA S)


Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketentuan yang menghapus batas maksimal jumlah kementerian dalam pemerintahan resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Para pemohon menilai kebijakan tersebut berpotensi memperbesar beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta memicu inefisiensi birokrasi.

Gugatan tersebut menyasar Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara

Pasal ini menghapus ketentuan batas maksimal jumlah kementerian sehingga Presiden memiliki keleluasaan menentukan jumlah kementerian dalam kabinet.

Baca Juga: MK Tegaskan DJP Tak Boleh Tutup Akses Informasi Pemeriksaan Pajak

Dalam permohonannya, para pemohon menilai penghapusan batas tersebut memperluas diskresi Presiden secara signifikan.

Dampaknya terlihat dari pembentukan Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki sekitar 48 hingga 49 kementerian.

"Menimbulkan beban APBN dan potensi inefisiensi birokrasi," demikian salah satu poin dalam dokumen permohonan yang dikutip dari laman MK, Senin (16/11/2026).

Para pemohon menyoroti penambahan jumlah kementerian, menteri, wakil menteri, serta badan-badan baru yang berpotensi meningkatkan belanja rutin pemerintah.

Pengeluaran tersebut dinilai dapat menjadi beban fiskal jangka panjang dan mengurangi ruang anggaran untuk kebutuhan lainnya.

Kekhawatiran ini juga dikaitkan dengan kondisi fiskal pemerintah. Dalam permohonannya, para pemohon menyinggung proyeksi defisit APBN 2026 yang diperkirakan melebar hingga 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Selain persoalan anggaran, para pemohon membandingkan jumlah kementerian pada pemerintahan saat ini dengan kabinet sebelumnya. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo, jumlah kementerian dibatasi sebanyak 34.

Baca Juga: Pajak Pembalut Wanita Digugat ke MK, Pemohon Minta Produk Sanitasi Tersebut Bebas PPN

Atas dasar itu, para pemohon meminta MK menguji ketentuan Pasal 15 UU Kementerian Negara dan menetapkan kembali batas maksimal jumlah menteri sebanyak 34 orang.

Permohonan uji materiil tersebut diajukan oleh dua warga negara Indonesia, yakni advokat Syamsul Jahidin dan Dimas Yoga Pratama. Gugatan ini telah tercatat di MK dengan Tanda Terima Registrasi Permohonan Nomor 429/PUU-XXIV/2026 tertanggal 16 November 2026.
.

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2026/11/16/18382791/uu-kementerian-negara-digugat-ke-mk-minta-jumlah-menteri-maksimal-34-orang?source=headline.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
The Capital Lab: Masterclass Corporate Finance & Capital Markets [Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership

[X]
×