Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah daerah diwajibkan untuk kembali menetapkan upah minimum sektoral dalam penetapan upah minimum di tahun 2027.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menjelaskan bahwa penetapan upah minimum sektoral sudah menjadi mandat dari Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan pada beberapa waktu lalu.
"kriteria terkait dengan upah minimum sektoral sudah lebih jelas. Jadi di Pasal 142, upah minimum sektoral yang tadi untuk level provinsi wajib ditetapkan oleh gubernur, ditetapkan sektor unggulan," kata Yassierli dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Jakarta, Senin (16/11/2027).
Baca Juga: Menaker Buka Suara soal Kebutuhan Hidup Layak, UMP 2027 Tak Bisa Langsung Naik Tinggi
Lebih lanjut, Yassierli menegaskan penetapan upah minimum sektoral harus lebih besar dari penetapan Upah minimum provinsi atau kabupaten/kota (UMP/UMK) di masing-masing daerah.
Yassierli bilang ketetapan itu mempertimbangkan karakterisitik risiko pekerjaan yang lebih berat dan memerlukan spesialisasi yang berbeda dari sektor lainnya.
"Dan upah minimum sektoral ini tentu harus lebih besar dari upah minimum provinsi, atau UMSP-nya lebih besar dari upah minimum provinsi, dan upah minimum sektoral kota-kabupaten harus lebih besar dari upah minimum kota-kabupaten, karena salah satu faktornya adalah berada pada sektor unggulan," jelas Yassierli.
Dalam kesempatan itu, Yassierli juga mengingatkan kepada Pemerintah Daerah (pemda) untuk menetapkan upah minimum provinsi (UMP) selambat-lambatnya pada 21 November.
Sementara itu, penetapan upah minimum provinsi sektoral ditetapkan selambat-lambatnya lima hari setelah penetapan UMP di masing-masing daerah.
Baca Juga: UMP 2027 Wajib Ditetapkan Paling Lambat 21 November, Ini Acuan Penghitungannya
"Batas penetapan UMP sebagaimana tahun lalu itu 21 November 2026, dan sesudah UMP itu ditetapkan, lima hari sesudahnya sektoral provinsi," kata Yassierli.
Selain penetapan UMP, Yassierli juga mengingatkan kepada pemerintah kabupaten/kota yang turut diwajibkan mengumumkan penetapan UMK (Kota/Kabupaten) yang ditetapkan selambat-lambatnya pada 25 November.
"Dan lima hari sesudahnya adalah upah minimum sektoral, kota, dan kabupaten," jelas Yassierli
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)