Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Mandiri Institute memperkirakan dampak PSBB di Jakarta bisa membawa ekonomi nasional menjadi minus 2% year on year (yoy) pada akhir tahun 2020.
Head Research Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono mengatakan, DKI Jakarta akan menerima konsekuensi PSBB yang diberlakukan mulai 14 September 2020 yang bakal tercermin dari penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dus, ini akan menjadi batu sandungan ekonomi nasional. Sebab kontribusi ekonomi DKI Jakarta terhadap ekonomi nasional sekitar 16%.
Teguh menilai, meski ekonomi Jakarta tidak akan kontraksi sedalam kuartal II-2020 yang minus 8,22% yoy, tapi kebijakan itu akan menurunkan tren aktivitas ekonomi yang sudah pulih pada Juli dan Agustus lalu.
Dalam penelitian Mandiri Institute yang bertajuk Ritel dan Restoran dalam Dinamika Kenormalan baru mengungkapkan perbaikan ekonomi nasional yang direpresentasikan di delapan kota besar pada Juli-Agustus 2020.
Baca Juga: PSBB diberlakukan lagi, PHRI minta keringanan pajak ke Pemprov DKI
Penelitian yang menggunakan metode live tracking dari 5.968 lokasi toko dan 7.531 restoran di Jabodetabek, Makasar, Medan, Surabaya, dan Denpasar, menemukan dalam dua bulan terakhir terjadi kenaikan kunjungan ke pusat belanja dan restoran lebih dari 50% terutama sejak PSBB transisi dibanding saat PSBB pertama kali diberlakukan secara nasional.
Kenaikan kunjungan ke pusat belanja umumnya didorong oleh pekerja yang mulai bekerja dari kantor dan keinginan konsumen untuk mendapatkan entertainment setelah berakhirnya PSBB.
Kenaikan dine-in restoran didorong oleh restoran kategori general. Hal ini disebabkan karena menu makanan yang lebih beragam dan selera yang lebih sesuai dengan kelompok masyarakat kelas menengah.
Sementara itu, konsumen kelas menengah atas tampaknya masih ragu-ragu untuk dine-in di restoran, terlihat dari kunjungan specialty restaurant yang masih di bawah 50%.
Dinamika kunjungan akan sangat bergantung dengan kebijakan PSBB. Pemberlakuan PSBB akan cenderung menurunkan angka kunjungan.
Menerapkan protokol kesehatan yang ketat di pusat belanja dan restoran terutama dalam hal dine-in dapat menjadi jalan tengah antara pencegahan infeksi Covid-19 dan menjaga konsumsi ekonomi di dua sektor tersebut.
Menurut Teguh, PSBB sekarang yang berlangsung, otomatis langsung berdampak terhadap restoran dine-in yang masih porsi terbesar dalam kunjungan ke pusat perbelanjaan.
“Meski ada pilihan lewat online, itu baru bisa menyumbang 20%-30% dari omzetnya, Makanya mungkin strateginya harus yang lain, misalnya tetap boleh dine-in tapi jumlah kunjungannya dibatasi,” kata Teguh kepada Kontan.co.id, Senin (14/9).
PSBB Jakarta, bagi Teguh akan berdampak luas. Selain ke dunia usaha seperti ritel dan restoran, juga ke pekerjanya. Dus, konsumsi sebagian masyarakat tersebut akan turun seiring dengan penurunan omzet.
Teguh menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta seharusnya bisa lebih mengintervensi konsumsi para pekerja dengan kebijakan seperti bantuan langsung tunai (BLT).
Baca Juga: Jokowi minta pencairan bantuan dipercepat untuk dorong pemulihan ekonomi
Sebab, tidak sedikit pekerja di restoran dan pusat perbelanjaan bukan merupakan pekerja paruh waktu, tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dan memuliki gaji di bawah Rp 5 juta sebulan.
Dus, mereka tidak mendapatkan insentif subsidi gaji dari pemerintah pusat yang saat ini sudah berlangsung.
“Memang masalahnya data, tapi data bisa diajukan oleh pengusaha restoran dan mall, mereka mengajukan ke Pemprov DKI Jakarta, kemudian Pemprov lapor ke pemerintah pusat untuk mendapatkan subsidi gaji,” kata Teguh.
Teguh berharap, PSBB di Jakarta dapat dijalankan maksimal dan bisa mengatasi penyebaran virus. Sehingga, turunnya aktivitas ekonomi tidak sia-sia, karenanya semakin lama PSBB maka ekonomi makin tertekan.
Makanya, agar kebijakan efektif, seyogyanya Pemprov DKI Jakarta menggunakan basis evaluasi atas pelaksanaan PSBB yang dijalankan pada Maret-Juni lalu.
“Memonitoring apa yang terjadi yang bolong-bolong di PSBB yang pertama, sehingga PSBB yang sekarang lebih efektif,” ujar Teguh.
Teguh menambahkan, meski PSBB kembali diberlakukan di DKI Jakarta, tapi masih ada harapan ekonomi nasional dari sisi perdagangan.
Teguh memprediksi, ekspor Indonesia akan kembali pulih seiring dengan demand global seperti China dan Eropa yang sudah menunjukkan arah perbaikan. Meski, memang ekspor tidak bisa mengalahkan kontribusi konsumsi terhadap produk domestik bruto (PDB).
Selanjutnya: Saran Jusuf Kalla agar ekonomi Indonesia tumbuh di saat pandemi Covid-19 terjadi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
