Ekonom: Retret Bos BUMN Tak Cukup Benahi Masalah Struktural

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menyebut program retret bagi pimpinan badan usaha milik negara (BUMN) dinilai belum cukup menyelesaikan persoalan struktural yang selama ini membebani kinerja perusahaan pelat merah.

Yusuf mengatakan, urgensi program retret bergantung pada persoalan utama yang ingin dibenahi pemerintah di tubuh BUMN.

“Kalau ditanya apakah program ini krusial, jawabannya bergantung pada masalah utama yang ingin diselesaikan pemerintah di tubuh BUMN,” ujarnya kepada Kontan, Rabu (27/5/2026).

Menurut dia, bila persoalan yang ingin diatasi adalah minimnya regenerasi pemimpin yang kompeten dan berintegritas, maka program seperti retret memang masuk akal dilakukan.

Menurutnya, selama ini proses suksesi di sejumlah BUMN kerap dinilai lebih dipengaruhi pertimbangan politik dibanding sistem merit yang berbasis kapasitas dan rekam jejak.

“Dalam konteks itu, negara memang membutuhkan jalur kaderisasi yang lebih terstruktur,” katanya.

Namun dari sisi ekonomi, Yusuf menilai persoalan mendasar BUMN jauh lebih kompleks dibanding sekadar kualitas individu pemimpinnya.

Ia menyebut banyak BUMN menghadapi tekanan akibat beban penugasan publik, intervensi politik dalam keputusan bisnis, hingga lemahnya tata kelola pengawasan.

“Masalah-masalah ini yang sering kali mempengaruhi kesehatan keuangan perusahaan, mulai dari return on equity, efisiensi operasional, hingga rasio utang,” jelasnya.

Menurut Yusuf, program pembinaan karakter dapat membantu memperbaiki kualitas sumber daya manusia, tetapi belum tentu langsung menyentuh akar persoalan yang memengaruhi kinerja perusahaan.

Di sisi lain, keterlibatan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam program retret juga dinilai menunjukkan pemerintah ingin membangun pola kepemimpinan yang lebih terpusat dan terkoordinasi.

Yusuf melihat pendekatan tersebut memiliki sisi positif karena dapat mempercepat koordinasi dan menyatukan arah kebijakan BUMN untuk mendukung agenda strategis negara, seperti ketahanan pangan, energi, dan industrialisasi.

“Dalam situasi tertentu, model komando memang membuat eksekusi lebih cepat dan lebih seragam,” ujarnya.

Meski begitu, ia mengingatkan adanya risiko apabila budaya komando terlalu dominan di lingkungan korporasi.

Menurut Yusuf, BUMN tetap merupakan entitas bisnis yang membutuhkan fleksibilitas dalam mengambil keputusan sesuai dinamika pasar dan kondisi keuangan perusahaan.

“Jika budaya komando terlalu dominan, ada kekhawatiran bahwa profesionalisme korporasi justru melemah karena keputusan bisnis menjadi terlalu bergantung pada garis instruksi vertikal,” katanya.

Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi fleksibilitas dan naluri komersial perusahaan. Karena itu, Yusuf menilai dampak program retret tidak bisa diukur hanya dari proses pelatihannya semata.

“Kinerja BUMN tetap akan lebih banyak ditentukan oleh reformasi struktural yang menyertainya,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto memberikan taklimat atau pengarahan kepada 400 peserta angkatan pertama Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD) di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (24/5/2026).

Program ini menjadi salah satu upaya Prabowo dalam menyiapkan kader-kader terbaik untuk memimpin perusahaan BUMN di masa mendatang.

Fokus utama program ini adalah mencetak pemimpin dengan kapasitas intelektual, kemampuan pengambilan keputusan, serta komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara Pendidikan dalam program ini berlangsung selama sembilan bulan dan dibagi ke dalam tiga fase utama.

Pada tahap awal, peserta akan menjalani pelatihan pembentukan karakter dan kedisiplinan selama tiga bulan. Lebih lanjut, peserta mendapatkan pembekalan manajerial serta strategi pengambilan keputusan di Danantara Corporate University selama empat bulan. Tahapan terakhir diisi dengan program magang selama dua bulan di kementerian, lembaga pemerintah, dan perusahaan BUMN.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News