Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto
KONTAN.CO.ID - Jakarta. Puluhan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dinonaktifkan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) karena terlibat politik praktis pada Pemilu 2024. Tokoh-tokoh itu ada yang menjadi calon legislatif (caleg) Pemilu 2024 atau tim sukses (timses) calon presiden (capres) - calon wakil presiden (cawapres) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Dilansir dari NU Online, penonaktifan fungsionaris PBNU itu tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 285/PB.01/A.II.01.08/99/01/2024. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum PBNU Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi H Amin Said Husni di Jakarta, Ahad (21/01/2024).
Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 285/PB.01/A.II.01.08/99/01/2024, sedikitnya terdapat 63 nama fungsionaris yang dinonaktifkan dari jajaran Pengurus Harian dan Pleno PBNU. "Mereka tersebar di beberapa partai dan semua calon presiden. Ada yang menjabat sebagai Mustasyar, Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah, A'wan Syuriyah, hingga pengurus badan otonom dan lembaga," ujar mantan Bupati Bondowoso ini.
Penonaktifan fungsionaris PBNU itu terhitung sejak tanggal penetapan oleh lembaga yang berwenang, sampai dengan selesainya proses pemilu 2024. “Mayoritas nama sudah mengajukan izin cuti atau nonaktif sejak ada penetapan dari KPU. Surat Keputusan ini sebagai penegasan dari PBNU atas permohonan nonaktif mereka,” imbuh dia.
Semua fungsionaris tersebut adalah nama-nama yang secara resmi tercatat sebagai calon legislatif dan tim sukses calon presiden dan wakil presiden. Di jajaran Mustasyar yang dinonaktifkan dari fungsionaris PBNU, antara lain terdapat nama mantan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru (Timnas Amin), anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Luthfi bin Yahya (TKN Prabowo-Gibran), dan mantan politisi PKB Muhammad AS Hikam (TPN Ganjar-Mahfud).
Kemudian, di jajaran Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah yang dinonaktifkan dari fungsionaris PBNU adalah lima orang caleg dan 11 orang yang masuk tim capres. Mereka antara lain KH Ma’shum Faqih (Timnas Amin), Khofifah Indar Parawansa (TKN Prabowo-Gibran), dan KH Mustofa Aqil Siradj (TPN Ganjar-Mahfud).
Khofifah yang juga Gubernur Jawa Timur adalah Ketua Umum Muslimat NU. Khofifah termasuk dalam jajaran 48 orang Pengurus Pleno PBNU yang dinonaktifkan karena menjadi timses Prabowo-Gibran.
Lalu Ketua Umum Jam'iyatul Qurra' wal Huffadz Saifullah Ma'shum (Timnas Amin), Ketua Umum Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) KH Asep Saifuddin Chalim. Ketua Umum Ikatan Sarjana NU (ISNU) Ali Masykur Musa dan Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LPPNU) Nusron Wahid (TKN Prabowo-Gibran) serta Ketua Lembaga Takmir Masjid NU (LTMNU) Nasyirul Falah Amru dan Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis Yenny Wahid (TPN Ganjar-Mahfud).
NU tidak dukung-mendukung Pilpres 2024
Mengutip NU Online, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa NU secara lembaga tidak terlibat dalam kampanye atau dukung mendukung dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024. “Parameter NU jelas, NU secara lembaga (dan) secara keorganisasian tidak terlibat di dalam kampanye atau dukung mendukung soal pilpres,” ujarnya di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2024).
Meski secara kelembagaan tidak terlibat dalam dukung mendukung pilpres, tetapi Gus Yahya mengatakan bahwa pihaknya tidak berhak menghalangi pribadi-pribadi untuk mendukung siapa pun. Namun, sekali lagi ditegaskan bahwa parameternya sudah jelas yaitu dukung mendukung dalam pilpres 2024 tidak mengatasnamakan lembaga atau organisasi.
“NU secara kelembagaan jelas tidak terlibat. Kita tidak mempersoalkan orang mau mendukung ini-itu silakan saja. Tetapi tidak melibatkan lembaga, tidak mengatasnamakan lembaga. Itu saja, dan tidak membawa bendera NU, tidak melakukannya di kantor NU, tidak boleh, pribadi tidak menghalangi,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
