Reporter: Elisabeth Adventa | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo menunjuk Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.
Penunjukkan tersebut diumumkan di Istana Negara, pada Rabu (23/10). Tjahjo yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, kini menggantikan Menteri sebelumnya, Komisaris Jenderal (Purn) Syafruddin yang telah purna tugas.
Baca Juga: Ketua MPR Bambang Soesatyo berharap menteri baru bisa bantu Jokowi
"Pada prinsipnya, kami akan melanjutkan beberapa program yang sudah dilaksanakan dengan baik. Dan ada dua fokus utama ke depan. Pertama, seperti yang dikatakan Presiden, bagaimana untuk mempercepat proses reformasi birokrasi yang lebih nyata atau konkrit," ungkap Tjahjo dalam acara serah terima jabatan di kantor Kementerian PAN-RB, di Jakarta, Rabu (23/10).
Mempercepat proses reformasi birokrasi akan menjadi fokus kerja Kementerian tersebut untuk lima tahun ke depan. Untuk bisa mewujudkan target tersebut, Tjahjo mengatakan pihaknya perlu bersinergi dan komunikasi dengan sejumlah instansi terkait dan perguruan tinggi.
Fokua kedua yang juga disasar Kementerian PAN - RB dalam lima tahun ke depan yakni mengembangkan inovasi, terutama terkait penggunaan teknologi berbasis IT system dalam pemerintahan atau yang sering disebut government IT system.
"Kami juga akan terus mendorong inovasi-inovasi, sekecil apapun, terutama di daerah. Misalnya saja e-budgeting, belum semua daerah menggunakan itu, kami akan dorong terus," tutur Tjahjo.
Baca Juga: Rupiah terkoreksi tipis sesaat setelah Jokowi umumkan Kabinet Indonesia Maju
Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga akan terus digenjot, demi menyesuaikan penerapan teknologi dalam pemerintahan. Sehingga, nantinya seluruh SDM pemerintahan siap untuk melayani masyarakat lewat sistem elektronik.
"Intinya, kami akan bekerja dengan konsep-konsep detail, teliti dan terbuka, sehingga saya kira bisa mempercepat proses reformasi birokrasi yang diharapkan Presiden," ujar Tjahjo.
Ditanya soal rencana pemangkasan eselon III dan IV yang diinstruksikan Presiden, Tjahjo mengatakan hal tersebut akan mengalami banyak tantangan.
Pasalnya, Kementerian PAN-RB harus berkoordinasi dengan seluruh instansi dan lembaga terkait. Instruksi Presiden tersebut masih menjadi pekerjaan rumah dan tantangan tersendiri bagi Kementerian PAN-RB.
"Kami harus inventarisasi permasalahannya, menyangkut tunjangan kinerjanya bagaimana, menyangkut proses rekrutmen. Nah, itu perlu koordinasi dengan semua pihak," katanya pada Kontan.co.id
Baca Juga: Presiden Jokowi umumkan nama-nama menteri, berikut daftar lengkapnya
Selain itu, soal penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang akan berlangsung dalam waktu dekat, Tjahjo berharap seluruh pihak bisa bersikap terbuka. Maka, hasil tes CPNS yang keluar bisa dipertanggungjawabkan.
Saat ini, Kementerian PAN-RB tengah mengakselerasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikenal juga sebagai e-government yang nantinya akan diterapkan di jajaran pemerintahan pusat dan daerah.
SPBE dibangun untuk efisiensi anggaran, integrasi aplikasi layanan, serta efisiensi penggunaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
