Reporter: Fahriyadi | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Tahun 2014 ini pemerintah menganggarkan Rp 382 miliar untuk bantuan angkutan umum massal di enam kawasan perkotaan.
Enam wilayah itu antara lain Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek), Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), Metropolitan Bandung Raya, Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkertasusila), Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan (Sarbagita), Makasar-Maros-Sungguminasa-Takalar (Mamminasata).
"Prosesnya sudah dalam tahap pengadaan atau lelang dan sudah melakukan studi dan komunikasi dengan Pemerintah Daerah," ujar Direktur Bina Sarana Transportasi Perkotaan, Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono, akhir pekan lalu.
Dari jumlah yang disalurkan itu hampir sekitar sepertiganya tersedot untuk wilayah Jabodetabek karena tingkat kebutuhannya di wilayah ini paling besar.
Menurutnya nilai Rp 382 miliar sendiri sangat kurang untuk membenahi angkutan umum di Jakarta dan sekitarnya ini. Ia menyatakan bahwa dengan asumsi satu bus bernilai Rp 1,25 miliar, maka pengadaan 100 bus itu sudah menelan anggaran Rp 125 miliar.
Menurutnya, sejauh ini pemerintah memang hanya menyalurkan bantuan bus dan fasilitas haltenya saja dan jalur untuk Bus Rapid Transit (BRT) di wilayah itu dibangun Pemda setempat. "Kami memang menyediakan bus terlebih dahulu, karena tak mudah untuk membangun jalur khusus untuk BRT," katanya.
Nantinya, bantuan bus ke enam wilayah ini akan diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor transportasi seperti PPD di Jabodetabek dan Damri di lima daerah lainnya.
Untuk wilayah Sarbagita, Djoko mengklaim telah menyalurkan 30 bus di Pulau Bali tersebut. Menurutnya angkutan umum di Denpasar khususnya saat ini hanya tinggal 2% saja dan kalah bersaing dengan taksi dengan kendaraan sewaan.
Butuh Rp 50 triliun
Angka Rp 382 miliar tahun ini diharapkan bisa ditingkatkan tahun depan seiring dengan kesadaran pemerintah akan pentingnya meningkatkan angkutan perkotaan.
Terlebih dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 terselip terminologi untuk membangun angkutan perkotaan yang sebelumnya tak pernah ada. Ia menyatakan saat ini penduduk perkotaan sudah mencapai 52% dari total penduduk Indonesia, bahkan ditahun 2020 bisa diatas 60%.
Dari perspektif tersebut, ia memperkirakan bakal ada 86 kota di Indonesia yang butuh angkutan perkotaan dengan nilai perkiraan Rp 50 triliun dalam 5 tahun ke depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
