Izin 88 koperasi di Jawa Barat terancam dicabut

Kamis, 21 Februari 2013 / 12:11 WIB

ILUSTRASI. Film kartun animasi Coco, salah satu film animasi yang memiliki kisah plot twist pada alurnya

Reporter: Asnil Bambani Amri | Editor: Asnil Amri

JAKARTA. Provinsi Jawa barat (Jabar) ternyata memiliki 24.916 unit badan usaha berbentuk koperasi yang memiliki anggota 4,28 juta orang. Namun dari jumlah koperasi itu, diperkirakan ada belasan ribu koperasi yang tidak menjalankan aktivitas usahanya.

"Saat ini kami menata dan mendata koperasi-koperasi tersebut," kata Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Jabar, Anton Gustoni, seusai menghadiri Rapat anggota tahunan (RAT) IV tahun buku 2012 Koperasi Sauyunan di Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM Jln.Soekarno Hatta Bandung, Rabu (20/2).

Anton menegaskan, jika hasil tim menunjukkan bahwa koperasi-koperasi itu tidak aktif lagi, pihaknya siap mengajukan usul kepada Kementerian Koperasi untuk mencabut izinnya. "Saat ini, hasil pendataan menunjukkan, sekitar 88 unit koperasi yang tidak aktif. Mayoritas berlokasi di Bandung. Kami siap mengajukan rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk mencabut izin ke-88 koperasi tersebut," tegasnya.

Anton mengaku prihatin melihat perkembangan koperasi di Jabar , karena yang aktif melakukan RAT sangat minim jumlahnya. Menurut Anton, hanya 25% koperasi di Jabar yang rutin menggelar RAT. Kondisi itu terjadi karena pemahaman para anggota koperasi mengenai RAT sangat minim. Padahal, dalam koperasi, RAT merupakan hal penting dalam menggerakkan roda bisnis koperasi.

"Sampai kini, hanya sekitar 5.139 unit koperasi di Jabar yang rutin dan aktif melangsungkan RAT. Sisanya, tidak," kata dia. Dijelaskan Anton, RAT berfungsi sebagai sarana perencanaan kerja sebuah koperasi. Selain itu dapat bermanfaat sebagai media komunikasi antara pengurus dan anggota.

Upaya lainnya, ujar Anton, pihaknya terus melakukan upaya-upaya mengikis praktik rentenir yang berkedok koperasi. "Jadi, kami terus sosialisasi kepada masyarakat. Tentunya, kami pun ingin adanya peran serta pemerintah kota-kabupaten di Jabar," katanya. (Erwin/Tribun Jabar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News