Reporter: Noverius Laoli | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Bupati Kabupaten Kutai Timur Isran Noor optimis bahwa pemerintah Indonesia bisa memenangkan gugatan yang diajukan Churchill Mining Pty Ltd di Pengadilan Arbitrase atau International Center for Settlement of Incesment Dispute (ICSID).
Optimisme tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang dimiliki pemerintah Kutai Timur untuk melawan perusahaan asal Inggris tersebut. Bukti-bukti yang dimaksud, antara lain, pihak Churchill melakukan pemalsuan tanda tangan dan nomor surat.
Di sisi lain, group Ridlatama menjual sahamnya ke Churchill secara diam-diam dan melanggar peraturan pemerintah perihal penanaman modal asing (PMA).
"Saya baru tahu Churchill punya 75% saham Ridlatama setelah saya mencabut izinnya," terangnya, Selasa (4/3).
Ia mengatakan akibat pencabutan izin kluasa pertambangan empat perusahaan Ridlatama Gorup, banyak pihak menyerang dan menyalahkan pemda Kutai Timur.
Padahal, menurutnya, perusahaan yang dicubut izinnya itu merupakan boneka Churchill untuk menggeruk kekayaan alam Kutai Timur.
Isran Noor menjelaskan perusahaan asing seperti Churchill sebenarnya hanya bisa menanamkan modal di lisensi kontrak karya dan perjanjian kontrak penambangan batu bara (PKP2B). Tapi faktanya, Churchill memiliki saham 75% di Grup Ridlatama yang selama ini memegang lisensi izin usaha pertambangan.
Isran Noor menegaskan, pencabutan izin itu bukan karena pemda Kutai Timur anti asing, tapi siapa pun yang dinilai melanggar peraturan, maka akan dikenai sanksi dan denda sebagaimana peraturan yang berlaku.
Seperti diketahui, Churchill mengugat pemerintah Indonesia di Tribunal International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID) sebesar US$ 1,05 miliar. ICSID sendiri menyatakan berwenang memeriksa perkara ini dan sengketa akan memasuki pokok perkara.
