kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45898,78   -24,72   -2.68%
  • EMAS1.326.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

IPW: Organisasi Polri gemuk ditengah


Minggu, 21 Desember 2014 / 09:38 WIB
IPW: Organisasi Polri gemuk ditengah
ILUSTRASI. Energi Mega Persada Foto:Dok.Energi Mega Persada


Sumber: TribunNews.com | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Neta S Pane Ketua Presidium Indonesia Police Watch, dalam pernyataannya Minggu (21/12) mengkritik organisasi Polri yang terlalu gemuk.

"Polri perlu membenahi organisasinya agar tidak seperti gentong, yang gendut di tengah dan mengecil kualitas kerjanya ke bawah. Jika organisasi Polri masih dibiarkan seperti gentong, anggarannya akan terus menerus tersedot untuk gaji pegawai dan publik tidak pernah mendapatkan pelayanaan yang prima," katanya.

Catatan akhir tahun 2014 Indonesia Police Watch (IPW) terhadap Polri menunjukkan organisasi Polri dalam status merah. Sebab jajaran tengahnya banyak yang "menganggur".

"Mulai dari AKBP, Kombes, dan Brigjen banyak yang tidak jelas kerja dan fungsinya. Di Jawa Barat saja, ada 127 AKBP yang tidak jelas kerjanya. Membengkaknya jajaran tengah Polri ini kerap membuat aksi saling sikut, KKN, lobi-lobi yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan posisi," katanya.

Akibatnya, lanjut Neta, jajaran tengah Polri tidak pernah berkonsentrasi kerja secara penuh. Mereka sibuk mempertahankan posisi dan lobi-lobi ketat untuk bisa mengikuti pendidikan maupun mendapatkan posisi strategis.

Beban kerja profesional ditumpuhkan seluruhnya ke jajaran bawah Polri yang kemampuan profesionalismenya sangat terbatas. Kondisi inilah yang kerap membuat publik mengeluhkan sikap, prilaku dan kinerja kepolisian.

Selain itu kondisi ini juga kerap membuat potensi ancaman dan konflik, termasuk konflik dengan TNI, tidak pernah terbaca secara cermat, untuk kemudian diantisipasi dengan maksimal. Ketika konflik meletus baru semua pihak terkaget-kaget.

Untuk itu, di 2015 Polri perlu mengevaluasi kondisi organisasinya secara cermat dan mengubah strategi rekrutmennya. Artinya, rekrut untuk Akpol dikurangi.

"Jika selama ini setiap tahunnya direkrut 300 taruna Akpol, ke depan bisa dikurangi hingga 150 taruna. Sementara rekrut untuk SPN ditambah secara maksimal dan ditingkatkan kualitasnya

agar Polri bisa memberikan pelayanan prima kepada publik. Besarnya jumlah rekrutmen untuk taruna Akpol hanya akan membuat pembengkakan jajaran tengah organisasi Polri," ujar Neta.

Untuk menghindari pembengkakan di jajaran tengah, Polri perlu juga menawarkan pensiun dini bagi AKBP, Kombes, dan Brigjen. Dengan adanya perampingan organisasi ini Polri lebih bisa menata anggarannya agar tidak tersedot untuk belanja pegawai. Selama ini 70% anggaran Polri tersedot untuk gaji pegawai. (Gusti Sawabi)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×