IPB menggodok rekomendasi kebijakan pro-pertumbuhan tanpa meninggalkan petani

Senin, 17 Februari 2020 / 15:00 WIB

ILUSTRASI. Petani memanen padinya di area persawahan Pattalassang, Gowa, Sulawesi Selatan, Sabtu (29/6/2019). Sejumlah petani di daerah itu terpaksa memanen padinya lebih awal akibat diserang hama tikus guna menghindari kerugian yang lebih besar. ANTARA FOTO/Arnas P

Reporter: Andy Dwijayanto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fakultas Ekonomi Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB) bersama dengan Tani Center LPPM IPB dan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menyelenggarakan acara diskusi terfokus di ruang diskusi Dekanat Fakultas Ekonomi Manajemen IPB Dramaga, Bogor, Senin (17/2).

Lewat diskusi ini diharapkan bisa lahir rumusan rekomendasi bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan internasional yang menguntungkan petani.

Prof. Nunung Nuryantono, Dekan Fakultas Ekonomi Manajemen mengatakan, kegiatan diskusi ini digagas untuk melihat dampak dari perdagangan yang saat ini sedang gencar dilakukan pemerintah.

Menurut dia, dalam ekspor komoditas pertanian, semua pihak terlibat bisa mendapatkan benefit, termasuk petani.

"Dengan digelarnya diskusi ini diharapkan kita bisa melihat seperti apa dan bagaimana manfaat perdagangan bisa dinikmati oleh semua pihak yang terlibat. Di diskusi ini juga kita berharap dapat mengungkap kesepakatan-kesepakatan perdagangan yang ada dan apakah menguntungkan semua pihak dalam arti yang positif,” ujarnya.

Menurut Nunung, petani harusnya sejahtera karena Indonesia berlimpah sumber daya. Apalagi dengan perdagangan yang terus dikembangkan selama ini. Oleh karenanya perlu untuk mendorong lahirnya kebijakan dan model perdagangan yang pro petani Indonesia.

Selanjutnya