/2025/11/05/321731284.jpg "Investasi Jadi Andalan Ekonomi 2027, Pemerintah Bidik Pertumbuhan PMTB 6,5%-7%")
Reporter: Leni Wandira | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dan DPR RI sepakat menjadikan investasi sebagai salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi pada 2027. Ini tercermin dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027, dengan target pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi nasional sebesar 6,5% hingga 7% pada tahun depan.
Target tersebut menjadi salah satu penopang sasaran pertumbuhan ekonomi 2027 di kisaran 5,8% hingga 6,5% sebagai tahapan menuju target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah optimistis target tersebut dapat dicapai seiring menguatnya fondasi ekonomi nasional, reformasi birokrasi fiskal, serta meningkatnya kontribusi sektor swasta dan investasi terhadap aktivitas ekonomi.
Baca Juga: Kebijakan Pajak Berkeadilan, 95,45% Pekerja Tak Kena Pajak Saat Cairkan JHT Pensiun
"Ketika global gonjang-ganjing aja kita masih bisa tumbuh 5,61 persen, ini kan mesin pertumbuhan ekonomi baru dipanaskan," ujar Purbaya dalam keterangannya, dikutip Selasa (30/6/2026).
Menurut Purbaya, percepatan pertumbuhan ekonomi akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan mendorong laju ekonomi menuju kisaran 6%, sebelum meningkat lebih tinggi seiring membaiknya iklim investasi, ekspor, dan produktivitas nasional.
Ia menilai target tersebut realistis apabila kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil berjalan selaras. Momentum pemulihan ekonomi sejak akhir 2025 juga dinilai menjadi modal untuk mempercepat investasi melalui peningkatan likuiditas, konsumsi masyarakat, serta percepatan belanja negara.
Pemerintah juga mengandalkan sejumlah instrumen di bawah Kementerian Keuangan untuk mendukung investasi dan ekspor. Salah satunya melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
"Di Kemenkeu ada LPEI yang punya Program Pembiayaan Kawasan Ekonomi untuk UKM eksportir, kita menawarkan suku bunga maksimal 6 persen per tahun bahkan 4 persen jika diperlukan demi pertumbuhan," kata Purbaya.
Selain itu, reformasi fiskal di bidang perpajakan dan kepabeanan terus dilanjutkan untuk memperkuat penerimaan negara sekaligus menciptakan ruang fiskal yang lebih besar bagi pembiayaan pembangunan.
Dalam tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR terhadap KEM-PPKF 2027 di Rapat Paripurna DPR RI, Purbaya menegaskan akselerasi investasi bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor menjadi strategi utama mempercepat pertumbuhan ekonomi.
"Pemerintah menyampaikan apresiasi atas dukungan yang solid terhadap upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2027 yang lebih tinggi sebagai transmisi menuju pertumbuhan 8 persen pada tahun 2029," ujar Purbaya.
Baca Juga: Business Judgment Rule Diharapkan Perkuat Tata Kelola Danantara dan Menarik Investor
Pemerintah juga menilai peran Danantara akan dioptimalkan untuk mempercepat investasi produktif di sektor strategis melalui penguatan leverage aset negara dan peningkatan partisipasi investor global.
Di sisi lain, pemerintah tetap menjaga daya beli masyarakat melalui efektivitas perlindungan sosial, stabilisasi harga, pengendalian inflasi, serta perluasan kesempatan kerja agar konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, DPR RI mendukung perubahan arah kebijakan fiskal yang menjadikan APBN sebagai instrumen pengungkit investasi.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Amin Ak mengatakan APBN 2027 harus bertransformasi menjadi instrumen yang mendorong pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar membiayai belanja pemerintah.
Menurut Amin, belanja negara harus mampu menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing nasional.
Ia mengapresiasi perubahan paradigma pemerintah dari spending menjadi spending to invest, yakni menjadikan APBN sebagai katalis investasi. Namun, ia mengingatkan perubahan tersebut harus dibarengi tata kelola yang baik dan penajaman prioritas agar menghasilkan dampak ekonomi yang nyata.
Amin menilai desain Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) 2027 yang mengandalkan pembiayaan APBN sekitar Rp625 triliun dari total kebutuhan Rp2.178 triliun menunjukkan APBN mulai diposisikan sebagai katalis investasi.
Baca Juga: Bapanas Alihkan Fokus SPHP ke Pasar Rakyat untuk Redam Kenaikan Harga Beras
Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah perlu menyusun hierarki prioritas berdasarkan besarnya multiplier effect, kemampuan menciptakan lapangan kerja, dan kecepatan menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
"Keberhasilan APBN tidak boleh lagi diukur hanya dari tingginya penyerapan anggaran, melainkan dari meningkatnya investasi, tumbuhnya industri, bertambahnya kesempatan kerja, naiknya produktivitas, dan berkurangnya kemiskinan," kata Amin.
Ia juga menekankan target pembiayaan non-APBN hanya dapat tercapai apabila pemerintah mampu menghadirkan proyek yang layak secara ekonomi, didukung kepastian hukum, tata kelola yang baik, regulasi yang jelas, serta pipeline investor yang memadai.
Menurut Amin, efisiensi belanja negara juga perlu diarahkan ke sektor-sektor produktif seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan vokasi, hilirisasi, dan penguatan UMKM agar investasi memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
