Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul adalah salah satu anggota fraksi yang paling getol mendukung kepala daerah tetap dipilih secara langsung oleh rakyat. Menurut dia, hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Lalu, mengapa Ruhut ikut dalam aksi meninggalkan ruang sidang paripurna alias walkout bersama anggota Fraksi Partai Demokrat lain sebelum pengambilan keputusan RUU Pilkada di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (25/9) dini hari?
Ruhut mengaku, sebenarnya dirinya kebingungan saat Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman mengumumkan bahwa fraksinya akan melakukan walkout. Dia pun sempat mengonfirmasinya ke beberapa anggota Fraksi Partai Demokrat.
"Nah, aku tanya, betul kalian sudah minta izin ke SBY? Katanya ada SMS dari SBY (meminta Fraksi Partai Demokrat lakukan walkout). Saya mau bilang apa?" kata Ruhut di Gedung DPR, Jumat.
Mendengar pengakuan itu, Ruhut akhirnya memutuskan untuk turut serta keluar dari ruang sidang. Instruksi apa pun yang datang dari SBY, menurut dia, harus ditaati. Namun, kini dia bingung karena SBY justru menyatakan kekecewaannya atas proses dan hasil RUU Pilkada.
"Kalau SBY kecewa, itu aku enggak tahu. Aku kan orangnya loyalis, Bos," ujar anggota Komisi III DPR itu.
Demokrat walkout
Sebelumnya, pada sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada, Demokrat meminta ada opsi ketiga sebagai pilihan voting dalam pengambilan keputusan. Opsi ketiga itu adalah pilkada langsung dengan 10 syarat yang diajukan Demokrat. Dua opsi lainnya adalah pilkada langsung dan tidak langsung.
Permintaan Demokrat itu didukung tiga fraksi yang mendukung agar pilkada dilakukan secara langsung, yaitu PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Ketiga fraksi ini meminta pimpinan sidang paripurna yang di bawah kendali Priyo Budi Santoso untuk meloloskan permintaan Demokrat.
Namun, belakangan, Demokrat malah memilih aksi walkout . Hasil voting menunjukkan, sebanyak 226 anggota DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mendukung bahwa pilkada dilakukan lewat DPRD. Sementara itu, anggota DPR yang mendukung agar pilkada dilakukan secara langsung hanya 135 orang.
Meski Fraksi Partai Demokrat memilih walkout, ada enam anggotanya yang bertahan dan memilih mendukung agar pilkada dilakukan secara langsung.
Dari Amerika Serikat, SBY mengaku kecewa terhadap pengesahan RUU Pilkada dengan mekanisme pilkada lewat DPRD.
Menyikapi hasil itu, Demokrat selanjutnya akan mengajukan uji materi UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. (Ihsanuddin)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
