Reporter: Noverius Laoli | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Reformasi birokrasi pemerintahan, baik pusat maupun daerah, sudah dicanangkan sejak tahun 2008. Sejak itu sampai hari ini (28/5), ada sejumlah pencapaian yang sudah dirasakan dalam organ birokrasi pemerintah. Menurut Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi sudah membuahkan sejumlah pencapaian.
"Pengamatan terhadap instansi yang sudah menerapkan reformasi birokrasi menunjukkan terjadinya perbaikan integritas dalam pemberian pelayanan, penghematan dalam proses pengadaan barang dan jasa, meningkatnya motivasi kerja dan kebanggaan atas intansinya, meningkatnya produktivitas karyawan dan kompentitifnya sistem remunerasi instasi jika dibandingkan sektor swasata," jelas Azwar di hadapan Wakil Presiden Boediono di Hotel Bidakara, Selasa (28/5).
Azwar menjelaskan, ada tiga hal pencapaian utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Pertama, fondasi pelaksanaan reformasi birokrasi terutama pada level mikro (instansional) sudah dibenahi dengan baik selama lima tahun terakhir. Sampai tahun 2013 reformsi birokrasi sudah dilaksanakan oleh 64 K/L dan ditargetkan 98 Pemerintah Daerah sebagai pilot project.
Kedua, pelaksanaan reformasi birokrasi sudah mengubah orientasi sektor pemerintah untuk lebih melayani, serta mengintensifkan manajerial untuk lebih efisien dan produktif serta berorientasi kinerja. Tercatat, kenaikan indeks integritas pelayanan publik dari 5,47 pada tahun 2010 menjadi 6,41 pada tahun 2011 dan 6,86 pada tahun 2012.
Selain itu, terjadi juga perbaikan persepsi terhadap korupsi di Indonesia. Nilai indeks persepsi Korupsi naik dari skor 2,8 tahun 2010 menjadi 3,0 tahun 2011 dan 3,2 tahun 2012. Terjadi juga perbaikan akuntabilitas instansi pemerintah. Peresentase instansi pemerintah provinsi yang akuntabel naik dari 31% tahun 2010 menjadi 63% tahun 2011 dan 76% tahun 2012. Sementara untuk pemerintah kabupaten/kota, naik dari 5% tahun 2010 menjadi 13% tahun 2012. Untuk pemerintah pusat naik dari 63% tahun 2010 menjadi 83% tahun 2011 dan 95% tahun 2012.
"Sementara terget keseluruhan pada tahun 2014 adalah 80%," ujar Azwar.
Ketiga, fondasi monitoring dan evaluasi secara mandiri dan online. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia memiliki cakupan atas reformasi birokrasi di 600 instansi, baik pusat maupun daerah. Untuk mencapai hal itu diterbitkanlah peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 tahun 2012 tentang pedoman penilaian mandiri pelaksanaan birokrasi (PMPRB) dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 31 tahun 2012 tentang petunjuk teknis PMPRB online.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
