Reporter: Agus Triyono | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Calon presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla tengah menyusun kabinet untuk membantu kerja pemerintahan dalam lima tahun ke depan. Siapa-siapa saja yang akan menjadi menteri kabinet, sedang digodok oleh Kelompok Kerja (Pokja) Arsitektur Kabinet Jokowi- JK.
Deputi Tim Transisi Jokowi- JK, Andi Widjajanto mengatakan, ada lima bentuk arsitektur kabinet yang saat ini sedang digodok oleh pokja. Pertama, sama dengan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Kedua, kabinet ramping dengan memangkas atau menggabung jumlah kementerian hanya 27 menteri dan satu posisi wakil menteri, yaitu wakil menteri luar negeri.
Beberapa kementerian yang rencananya akan digabung adalah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Selain itu juga opsi pembentukan Kementerian Kedaulatan Pangan yang dibentuk dari gabungan antara Kementerian Pertanian dan Perikanan. "Selain penggabungan, dalam opsi ini juga ada pemisahan kementerian," kata Andi di Rumah Transisi, Senin (18/8).
Kementerian yang akan dipisah antara lain, Kementerian Pendidikan Nasional. Rencananya kementerian ini akan dipecah menjadi dua, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dengan bidang kerja pembenahan budi pekerti dan kebudayaan pelajar. Ditambah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Selain itu, pemisahan juga akan dilakukan terhadap Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. "Itu akan dipecah, ekonomi kreatif sendiri pariwisata sendiri, karena dua faktor itu akan menjadi pendorong Indonesia ke depan," katanya. Menurutnya arsitektur ke dua ini sudah diberikan kepada Jokowi pada Sabtu (16/8).
Arsitektur kabinet ketiga adalah arsitektur fungsional. Andi mengatakan arsitektur ini saat ini sedang digodok oleh Pokja berdasarkan identifikasi program kerja utama Jokowi-JK. "Rabu besok akan diserahkan," katanya.
Sementara itu arsitektur kabinet keempat dan kelima adalah kabinet berbasis ideologi Trisakti dan Gabungan. Andi mengatakan bahwa arsitektur kabinet tersebut akan diselesaikan pekan depan. "Tugas kami hadirkan opsi yang memutuskan Jokowi- JK," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News