Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pemerintahan baru belum ditetapkan, bahkan siapa yang akan menjadi presiden masih menunggu keputusan mahkamah Konstitusi (MK) 21 Agustus 2014. Namun, calon presiden terpilih menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU), Joko "Jokowi" Widodo sudah mengambil ancang-ancang untuk mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Menurut Jokowi, beban subsidi yang diberikan pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih terlalu besar. Hal itu terlihat dari Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) tahun 2015 yang yang mematok angka subsidi energi sebesar Rp 291,1 triliun.
Jumlah itu naik sebesar Rp 44,61 triliun dibanding APBN Perubahan tahun 2014 lalu. Oleh karenanya, Jokowi mengaku siap jika harus mengurangi subsidi BBM pada tahun 2015 mendatang.
Namun Ia berharap, pengurangan subsidi dilakukan mulai tahun 2014 ketika presiden SBY masih memimpin. "Saya sedang pelajari RAPBN 2015, karena subsidinya terlalu besar," ujar Jokowi, Minggu (17/8) di Istana Negara, Jakarta.
Sementara itu, menteri keuangan Chatib Basri menilai RAPBN 2015 yang disusun pemerintah sudah sangat simple, dan telah memberikan ruang fiskal bagi pemerintahan baru untuk memasukan berbagai kebijakan. Meskipun subsidi BBM mengalami peningkatan.
Menurutnya perubahan RAPBN 2015 paling cepat dilakukan pada Januari 2015, tidak mungkin merubahnya pada tahun 2014. "Tidak mungkin tahun ini dong, masa bikin perubahan APBN 2015 di tahun 2014" katanya.
Chatib menyarankan, jika pemerintahan terpilih ingin merubah anggaran subsidinya bisa dilakukan setelah pergantian tahun terjadi. kalau perlu tanggal 2 Januari itu bisa langsung dimulai prosesnya bersama Dewan Perwakilan rakyat (DPR) terpilih.
Sementara itu, ekonom Bank Central Asia david Sumual bilang kenaikan harga BBM harus secepatnya dilakukan. Jika tahun 2014 tidak bisa dilakukan, maka pada bulan Januari atau Februari harus bisa dilakukan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
