Reporter: Elisabeth Adventa | Editor: Dessy Rosalina
JAKARTA. Ketimpangan merupakan isu global yang pasti dihadapi tiap negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Pertumbuhan ekonomi setinggi apapun yang dicapai sebuah negara, tidak akan dirasakan seluruh masyarakatnya jika masalah ketimpangan tidak segera diselesaikan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menjelaskan empat faktor pendorong utama ketimpangan. Yaitu ketimpangan karena faktor natural, tidak meratanya pekerjaan, tingginya konsentrasi kekayaan dan rendahnya ketahanan ekonomi.
"Ketimpangan itu jika digolongkan banyak macamnya. Khusus tahun ini, kami fokus mengatasi ketimpangan antar kelompok pendapatan. Untuk tahun berikutnya, fokus penyelesaian ketimpangan bisa di sektor lain," papar Bambang. Ia mengungkapkan, pemerintah ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan (sustainable).
Ketimpangan antar kelompok pendapatan menjadi perhatian khusus pemerintah tahun ini, lantaran antar kelompok pendapatan sendiri ada jurang pemisah yang cukup dalam. "Bahkan, antara kalangan rentan miskin, miskin dan sangat miskin bisa terjadi ketimpangan," kata Bambang usai diskusi dengan media di kantornya, Jumat (4/8).
Selama ini pemerintah berupaya memberi perhatian khusus kepada kalangan sangat miskin dengan berbagai bantuan, seperti subsidi energi, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, beras sejahtera (rastra), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Pada kenyataannya penyaluran berbagai bantuan tersebut sering mengalami keterlambatan.
Menurut Bambang, keterlambatan penyaluran bantuan itulah yang makin memperdalam ketimpangan antara kalangan miskin dan sangat miskin. "Misal, rastra untuk kalangan sangat miskin terlambat, maka kedalaman kemiskinan makin meningkat. Berarti antar orang miskin ada ketimpangan," ujarnya.
Bappenas mencatat, sekitar 27,7 juta keluarga masuk dalam kategori rentan miskin, hampir miskin, miskin dan sangat miskin. Dan jumlah terbanyak ada pada keluarga dengan kategori hampir miskin, yakni sekitar 9,7 juta. Empat kategori itulah yang selama ini menjadi perhatian khusus pemerintah.
Bambang memaparkan berbagai upaya pemerintah untuk menekan angka ketimpangan, antara lain adanya pelayanan dasar seperti akses sanitasi dan air bersih. Kedua, pemerintah menyediakan perlindungan sosial, seperti jaminan kesehatan berupa BPJS.
Ketiga, menciptakan kesempatan kerja dengan mendorong pendidikan vokasi dan meningkatkan data saing UMKM. Keempat, optimalisasi pemanfaatan alokasi Dana Desa, sehingga diharapkan dana tersebut mampu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar, serta pengembangan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat berpendapatan rendah.
"Yang sudah kami lakukan diantaranya penguatan pendidikan vokasi untuk memperkirakan kesempatan kerja, redistribusi aset salah satunya berupa lahan yang menganngur. Dan ketiga berupa penguatan di sektor pertanian, karena yang rentan terhadap kemiskinan biasanya muncul di sektor ini," jelas Bambang.
Ia menegaskan ke depannya pemerintah akan terus mengkaji dan mengevaluasi efektifitas pelaksanaan sederet program tersebut. Tak menutup kemungkinan apabila ada masukan solusi mengatasi ketimpangan dari pihak di luar pemerintah akan diterima dan diimpelentasikan.
"Masalah ketimpangan ini masalah global. Seluruh negara mengalaminya, bukan hanya Indonesia. Justru kadang solusi untuk masalah ini datang dari kalangan praktisi, misal seperti pengusaha," pungkas Bambang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
