kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Ini tanggapan Jubir Wapres atas pernyataan JK


Jumat, 22 November 2013 / 13:15 WIB
Ini tanggapan Jubir Wapres atas pernyataan JK
ILUSTRASI. Warga menunjukan aplikasi MyPertamina saat mengisi bahan bakar pertalite di SPBU Pertamina Abdul Muis, Jakarta, Rabu (29/6/2022). Pemerintah akan melakukan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite.


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Istana Wakil Presiden (wapres), akhirnya, menanggapi  pernyataan Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) tentang pengucuran dana talangan untuk Bank Century. Istana Wapres mengklaim, sebelum pengucuran bail out Bank Century pada 21 November 2008, JK sudah diberitahu tentang kondisi perbankan yang tengah gawat pada pertemuan 20 November 2008.

"Mungkin pak Jusuf Kalla lupa, bahwa tanggal 20 November 2008 itu ada rapat di Kantor ini, yang dihadiri oleh Pak JK dan Pak Boediono," tutur Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat, Jumat (22/11).

Berdasarkan notulen rapat pada 20 November 2008 itu, Boediono, selaku Gubernur Bank Indonesia (BI) melaporkan situasi likuiditas perbankan dan segmentasi yang terjadi pasar uang antarbank kepada JK. Namun, dalam pertemuan memang tidak membahas persoalan Bank Century secara langsung .

Pasalnya, membahas persoalan bank per bank, ada aturannya. Kasus seperti itu tidak boleh dibahas di luar Bank Indonesia. BI, menurut Yopie, bersifat independen dan isu-isu mengenai perbankan itu sangat sensitif. Sementara, pada waktu rapat dengan JK saat itu, ada beberapa pihak lain yang hadir. Dengan kata lain, pesertanya banyak. "Karena itu, kasus Bank Century tidak dilaporkan secara khusus. Tapi, dalam rapat itu, jelas-jelas dilaporkan mengenai situasi ekonomi yang cukup gawat," terang Yopie.

Yopie menambahkan, dalam situasi gawat itu, bank-bank besar hanya mau memberikan pinjaman uang kepada bank-bank besar. “Ada masalah likuiditas di dunia perbankan. Ada masalah segmentasi pasar keuangan. Bank-bank besar hanya mau memberikan pinjaman uang kepada bank-bank yang besar juga,” imbuh dia.

Bank-bank besar itu tidak mau mengambil risiko meminjamkan uang kepada bank-bank lain yang lebih kecil karena memang pada saat itu situasinya sedang gawat. "Dan, itu sudah dilaporkan kepada JK pada rapat 20 November 2008 itu," tegas Yopie.

Yopie enggan menilai pernyataan JK itu benar atau salah. Justru meminta awak media menanyakan kembali kepada JK. Namun, Yopie menegaskan, Boediono tahu bahwa ada rapat tanggal 20 November 2008 dan telah melaporkan kondisi gawat perbankan kepada JK selaku Wakil Presiden.

Sebelumnya, usai pemeriksaan sebagai saksi di Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), JK mengatakan, BI dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang harus bertanggungjawab dalam kasus bailout Bank Century.

Alasannya, BI yang memutuskan memberikan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century, dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik oleh KSSK.

Selain itu, JK bilang, pada 21 November 2008, ia menerima laporan dari Menteri Keuangan yang juga ketua KSSK Sri Mulyani dan Boediono dan beberapa menteri lainnya. Mereka menjelaskan, tidak ada krisis perekonomian. Namun, beberapa jam kemudian, Sri Mulyani dan Boediono menetapkan Bank Century sebagai Bank gagal berdampak sistemik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×