Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) tengah mengupayakan pengembangan kawasan Rebana dan Jawa Barat bagian selatan. Hal ini menindaklanjuti terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.
Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jabar Noneng Komara Nengsih menerangkan, terdapat 81 program pengembangan kawasan Rebana dengan total biaya mencapai Rp 235 triliun dan 81 program pengembangan kawasan Jabar bagian selatan dengan total biaya Rp 158 triliun.
Kemudian, Pemprov Jawa Barat melakukan pemetaan program mana saja yang dapat mulai dilaksanakan pada tahun 2023 yang menggunakan APBN maupun APBD.
“Melihat dari kesiapan kriteria setiap proyek itu ada 47 proyek yang kelihatannya bisa didorong untuk (mulai) dibangun di 2023,” ucap Noneng kepada Kontan.co.id, Kamis (12/5).
Noneng menyebut, 47 proyek tersebut senilai kurang lebih Rp 31 triliun. Ke-47 proyek tersebut berasal dari 28 program pengembangan kawasan Rebana dan 19 pengembangan kawasan Jabar bagian selatan.
Baca Juga: Pelabuhan Patimban Targetkan Layani Ekspor 160.000 Unit Kendaraan pada Tahun 2022
Lebih lanjut, Noneng mengatakan, salah satu upaya yang tengah dilakukan Pemprov Jabar untuk mendukung pengembangan kawasan rebana dan Jabar bagian selatan adalah dengan melakukan promosi. Promosi dilakukan untuk menarik minat investor dalam negeri maupun luar negeri.
Untuk kawasan Rebana, rencana pembangunan akan difokuskan pada pengembangan kawasan kota baru dengan konsep life, work and play. Menurut Noneng, dari 13 kota baru yang akan dikembangkan, saat ini terdapat 9 kawasan di Rebana yang siap menerima investor untuk menanamkan modalnya.
Selain di kawasan Rebana, terdapat 81 program pengembangan Kawasan Jabar Bagian Selatan dengan total biaya mencapai Rp 157,75 triliun. Meliputi 59 unit program pengembangan infrastruktur, 5 unit program pengembangan agribisnis, 8 unit program pengembangan kelautan dan perikanan, serta 9 unit program pengembangan pariwisata.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) memimpin Rapat Koordinasi bersama para Menteri dan Pimpinan Lembaga, dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Rabu lalu (11/5).
Rakor ini ditujukan untuk membahas percepatan pelaksanaan Perpres Nomor 87 Tahun 2021, terkait Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.
Rapat ini juga ditujukan untuk mendorong penyelesaian proyek-proyek yang dianggap prioritas dan memiliki dampak signifikan terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional, khususnya terhadap proyek yang telah konstruksi dan tahap penyiapan agar mendapat dukungan pengalokasian anggaran dan dukungan oleh Kementerian/Lembaga sehingga dapat diselesaikan pada tahun 2024.
Airlangga menyampaikan hasil evaluasi terhadap 170 Proyek/Program yang termasuk dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2021 dengan nilai investasi sebesar Rp 370,93 triliun.
“Sesuai arahan Presiden, proyek-proyek dalam Perpres tersebut harus dapat diselesaikan konstruksinya paling lambat pada tahun 2024 atau telah memenuhi financial closing untuk proyek dengan skema KPBU. Selain itu, perlu ada kepastian bahwa ketersediaan lahan dan proses perizinan akan dapat diselesaikan sebelum tahun 2024,” ujar Airlangga.
Berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) di bawah Kemenko Perekonomian bersama dengan BPKP, Kementerian/Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah, dapat disampaikan perkembangan pelaksanaan proyek-proyek tersebut sebagai berikut:
• 2 Proyek selesai, dengan nilai Rp 1,4 triliun;
• 10 Proyek dalam tahap konstruksi, dengan nilai Rp 7,7 triliun
• 52 Proyek dalam tahap penyiapan, dengan nilai Rp 52,3 triliun
• 106 Proyek dalam tahap perencanaan, dengan nilai Rp 310,3 triliun
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyambut baik percepatan pelaksanaan Perpres Nomor 87 Tahun 2021. Diharapkan dengan pengembangan kawasan Rebana dan Jawa Barat bagian selatan akan mampu mendongkrak perekonomian dan memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 2% - 4%.
Adapun, untuk mendukung hal tersebut, Menko Perekonomian menyampaikan beberapa arahan strategis terhadap proyek-proyek prioritas yang diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, antara lain:
1. Pembangunan Akses Jalan Tol Cipali-Patimban untuk memudahkan akses logistik Pelabuhan Patimban dan mendukung Kawasan Rebana sebagai salah satu pengungkit perekonomian masyarakat Jawa Barat bagian Utara. Diarahkan bahwa Kementerian PUPR untuk mempercepat proses Financial Closing di kuartal I 2023 serta Kementerian Keuangan untuk melakukan optimalisasi atau penambahan alokasi anggaran untuk pengadaan tanah.
2. Pembangunan Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap sebagai salah jalan tol terpanjang di Indonesia, yang diharapkan meningkatkan aksesibilitas dan mengurai kemacetan jalur selatan Jawa serta upaya percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya di Jawa Barat Bagian Selatan. Diarahkan untuk mempercepat penyelesaian konstruksi terutama pada ruas Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya pada tahun 2024. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Keuangan ditugaskan untuk melakukan optimalisasi atau penambahan alokasi anggaran untuk pengadaan tanah;
3. Pengembangan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Legok Nangka sebagai salah satu upaya percepatan mencapai Net Zero Emission. Kementerian Keuangan ditugaskan untuk segera memutuskan besaran fasilitas VGF dan Gubernur Jawa Barat diarahkan untuk mempercepat proses transaksi sehingga proyek tersebut dapat selesai pada tahun 2024;
4. Pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing untuk memudahkan akses logistik dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Priok, serta diharapkan menurunkan Biaya logistik Nasional. Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bekasi diarahkan untuk menyelesaikan kajian pelebaran jalan akses menuju Toll gate. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mendukung proses integrasi pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing dengan New Priok Eastern Access (NPEA) dan Tol Becakayu.
Baca Juga: Menko Airlangga Dorong Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Barat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
