Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menaikkan anggaran penanganan virus Corona (Covid-19) menjadi Rp 677,2 triliun. Adapun alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai sektor.
Diantaranya untuk bidang kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, untuk perlindungan sosial sebesar Rp 203,90 triliun, dukungan kepada UMKM sebesar Rp 123,46 triliun, insentif dunia usaha sebesar Rp 120,61 triliun, pembiayaan korporasi sebesar Rp 44,57 triliun, serta untuk dukungan sektoral dan pemerintah daerah (Pemda) sebesar Rp 97,11 triliun.
Baca Juga: Indonesia memompa anggaran demi memacu harapan pertumbuhan saat new normal
Namun demikian, secara khusus anggaran biaya yang dialokasikan untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) adalah sebesar Rp 589,65 triliun atau tanpa memasukkan biaya di bidang kesehatan.
"Di dalam biaya ini kami keluarkan untuk yang kesehatan itu, karena memang kesehatan jadi prioritas pertama. Nah sekarang sisanya ini kita sebut sebagai biaya pemulihan ekonomi nasional," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu di dalam telekonferensi pers daring, Kamis (4/6).
Anggaran pemulihan ekonomi ini terbagi menjadi dua, yaitu dari sisi demand dan sisi supply. Dari sisi demand, pemerintah menganggarkan dana Rp 205,20 triliun yang akan digunakan untuk perlindungan sosial.
Baca Juga: Pemerintah menambah dana penanganan Covid-19 di bidang kesehatan menjadi Rp 87,55 T
Di dalamnya termasuk berbagai program bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program sembako, bansos wilayah Jabodetabek, wilayah non-Jabodetabek, kartu prakerja, diskon listrik, logistik/pangan/sembako, dan BLT Dana Desa senilai Rp 203,9 triliun. Ada pula insentif perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) senilai Rp 1,3 triliun.
"Ini yang kami harapkan dapat banyak perekonomian. Kalau perlindungan sosial itu fokus utamanya adalah untuk menjaga daya beli, untuk menjaga daya tahan masyarakat yang berpendapatan rendah supaya paling tidak kebutuhan dasarnya terpenuhi," paparnya.
Adapun dari sisi supply side anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp 384,45 triliun. Menurut Febrio anggaran ini ditujukan untuk menolong sektor usaha, serta agar para pelaku industri bisa tetap beroperasi dan bertahan.
Febrio berharap, adanya alokasi ini dapat membantu mengurangi angka pengangguran atau kasusnya tidak terjadi terlalu banyak.
"Ini yang berusaha untuk kami lakukan supaya dampak pengangguran ke krisis ini tidak terlalu berat," kata Febrio.
Baca Juga: Bujet penanganan corona Rp 677,2 triliun, Banggar DPR minta pemerintah-BI bagi beban
Secara rinci, anggaran ini digunakan untuk subsidi bunga sebesar Rp 35,28 triliun, penempatan dana untuk restrukturisasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan padat karya sebesar Rp 82,2 triliun, dana penjaminan sebesar Rp 12 triliun, Penempatan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 15,5 triliun, serta dana talangan (investasi) untuk modal kerja sebesar Rp 19,65 triliun.
Kemudian untuk insentif perpajakan Rp 123,01 triliun, dukungan bagi pemerintah daerah (Pemda) Rp 14,7 triliun, pariwisata Rp 3,8 triliun, program padat karya K/L Rp 18,44 triliun, pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUMKM Rp 1 triliun, serta cadangan perluasan senilai Rp 58,87 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
