Reporter: Handoyo | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Implementasi perdagangan bebas antar negara-negara di wilayah pasifik atau Trans-Pacific Partnership (TPP) akan berdampak positif bagi Indonesia. Dengan keikutsertaan Indonesia di blok tersebut, sektor industri domestik akan lebih berkembang.
Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemdag) Bachrul Chairi mengatakan, dengan penerapan TPP tersebut, suplai kebutuhan bahan baku untuk produk yang dihasilkan dalam negeri akan lebih terjamin.
"Itu karena menjadi bagian dari rantai pasok global," kata Bachrul, Rabu (11/11).
Seperti diketahui, saat ini negara-negara yang tergabung dengan TPP sudah mulai melakukan seleksi pemasaran produk bahan baku. Ke-12 negara anggota TPP sudah memprioritaskan ekspor bahan baku atau produksi diantara negara peserta saja.
Dampaknya, akibat kondisi itu perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang tidak bergabung dengan TPP sudah mulai kekurangan pasokan bahan baku hingga mencapai 50%. "TPP belum operasional, kita sudah mendapatkan masukan dari dunia usaha, order mereka turun hingga 50%," ujar Bachrul.
Bachrul menambahkan, bila sifat resiprokal ini tidak diterapkan, maka kebutuhan industri tidak dapat berjalan dengan baik.
Dia mencontohkan, untuk memproduksi sebuah mobil saja komponen yang dibutuhkan harus didatangkan dari beberapa negara. Dengan kata lain, bila hal itu tidak dapat diterapkan maka Indonesia hanya akan bertahan menjadi negara eksportir sumber daya alam saja.
Pemerintah sendiri mengakui, langkah yang ditempuh sedikit mengalami keterlambatan. Waktu yang dibutuhkan pemerintah untuk dapat masuk kedalam blok TPP sendiri diperkirakan paling cepat dua tahun hingga empat tahun.
Kondisi tersebut juga masih menunggu kondisi politik di internal Amerika sendiri. Pasalnya, saat ini di negara paman Sam tersebut akan melangsungkan pemilihan Presiden.
Untuk tahap awal sebelum mencapai TPP, saat ini Indonesia senag melakukan konsolidasi perdagangan di forum Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Eropean Union (EU) Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Bachrul bilang, bila RCEP dan EU CEPA sudah dapat diimplementasikan, maka langkah menuju TPP menjadi lebih ringan.
Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah melakukan reformasi kebijakan diberbagai sektor untuk memberikan kemudahan usaha dan industri. Kondisi tersebut tercermin dalam paket kebijakan ekonomi yang telah dirilis.
Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan, tidak seluruhnya kebijakan impor buruk, namun ada juga yang mendukung industri dalam negeri. Menurutnya, ada perusahaan yang hingga 95% bahan baku produknya dibuat dai dalam negeri, namun 5% harus didatangkan dari luar negeri. "Membuat mandek industri dalam negeri," kata Thomas.
Sekedar catatan, hingga saat ini dari 32 aturan yang masuk dalam paket kebijakan yang masuk dalam deregulasi dan debirokratisasi di Kemdag masih ada enam aturan yang belum terselesaikan. Dari jumlah tersebut empat diantaranya akan ditangguhkan seperti aturan tentang pelonggaran impor besai baja dan minuman beralkohol.
Bagi kalangan pengusaha, TPP bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan. Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko menambahkan, bila dalam dua tahun lagi TPP baru diteken maka akan ketinggalan jauh. "Terlambat. Kami sudah suarakan dua tahun lalu," kata Eddy.
Menurut Eddy, sektor sepatu yang diproduksi didalam negeri sebenarnya sudah sangat mampu bersaing menghadapi pasar global. Industri persepatuan di Indonesia sendiri sudah berkembang dan berpengalaman lebih dari 30 tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
