kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.904.000   -25.000   -1,30%
  • USD/IDR 16.295   -10,00   -0,06%
  • IDX 7.113   44,39   0,63%
  • KOMPAS100 1.038   7,95   0,77%
  • LQ45 802   5,08   0,64%
  • ISSI 229   1,99   0,87%
  • IDX30 417   1,49   0,36%
  • IDXHIDIV20 489   1,52   0,31%
  • IDX80 117   0,66   0,57%
  • IDXV30 119   -0,75   -0,63%
  • IDXQ30 135   0,08   0,06%

Ini Kata Pengamat Soal Langkah Kementerian Kehutanan Terkait Triple Planetary Crisis


Jumat, 06 Juni 2025 / 18:06 WIB
Ini Kata Pengamat Soal Langkah Kementerian Kehutanan Terkait Triple Planetary Crisis
ILUSTRASI. Suasana sungai Kahayan yang terdampak asap akibat kebakaran hutan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (1/10/2019).


Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi

Kedua, Transformasi Digital Kehutanan. Kata dia, Digitalisasi layanan kehutanan, menurut Laode, menjadi tonggak penting dalam membangun sistem tata kelola yang transparan, efisien, dan akuntabel.

“Namun, langkah ini juga harus diiringi dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur digital hingga ke akar rumput, agar tidak menciptakan kesenjangan baru,” ujarnya.

Ketiga, Agroforestri dan Ketahanan Pangan Lokal. Laode menyebut agroforestri sebagai bentuk nyata ekonomi sirkular yang menggabungkan konservasi dan produktivitas. “Pendekatan ini memungkinkan masyarakat memanfaatkan hutan secara lestari dan memperkuat swasembada pangan nasional dari sumber lokal,” katanya.

Keempat, Perlindungan Hutan sebagai Komitmen Global. Laode mendorong agar perlindungan hutan Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai agenda nasional, tetapi juga sebagai bagian dari kontribusi Indonesia terhadap stabilitas iklim global.

“Kita harus memperkuat posisi tawar dalam forum internasional seperti REDD+ dan skema pembiayaan iklim global, agar beban konservasi tidak sepenuhnya ditanggung negara berkembang,” tegasnya.

Kelima, Penerapan One Map Policy. Kebijakan satu peta dinilai sebagai fondasi penting untuk menyatukan basis data kehutanan dan menyelesaikan konflik lahan. “Peta tunggal akan memperkuat legitimasi kebijakan dan meminimalkan tumpang tindih izin serta klaim penguasaan lahan,” ujar Laode.

Di akhir keterangannya, Laode mengajak seluruh elemen bangsa untuk melihat hutan bukan hanya sebagai objek ekonomi, tetapi sebagai simpul peradaban yang menyatukan nilai-nilai ekologis, sosial, ekonomi, dan spiritual.

“Kebijakan sudah diletakkan sebagai fondasi penting. Sekarang tinggal bagaimana implementasinya dijalankan dengan konsisten, kolaboratif, dan berbasis partisipasi seluruh rakyat. Momentum ini harus dijaga, agar kita tidak membangun di atas reruntuhan hutan, tetapi bersama hutan,” pungkasnya.

Selanjutnya: BRI Life Raih Penghargaan Bergengsi Berkat Terapkan Omnichannel Marketing

Menarik Dibaca: Ciri-ciri WhatsApp Web Disadap yang Jarang Disadari, Ini Tips Ampuh Mengatasinya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Banking Your Bank

[X]
×