Ini kata pengamat soal belum turunnya bantuan beras saat PPKM Darurat

Rabu, 14 Juli 2021 / 20:18 WIB

ILUSTRASI. Suasana sepi terlihat di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Selasa (13/7/2021). KONTAN/Fransiskus Simbolon

Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat telah berlangsung hampir dua pekan. Sejak diterapkan tanggal 3 Juli masih banyak masyarakat belum mendapatkan bantuan. Termasuk dengan rencana pemberian bantuan beras bagi masyarakat yang terdampak.

Kondisi tersebut dinilai dapat menyebabkan masyarakat jatuh dalam jurang kemiskinan. Pasalnya penerapan PPKM darurat membuat sebagian masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Harusnya idealnya diberikan bantuan dulu baru dilakukan PPKM darurat, karena yang terjadi sekarang banyak yang tidak bisa bekerja karena adanya pembatasan," ujar Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (14/7).

Bhima menambahkan bahwa beras sebagai bahan pangan pokok merupakan hal penting bagi masyarakat. Belanja bahan pangan meliputi 70% dari pengeluaran masyarakat berpenghasilan rendah.

Oleh karena itu penyaluran bantuan beras harus dilakukan dengan cepat. Selain itu perlu dipastikan penyaluran tepat sasaran dan kualitas beras dalam kondisi layak dimakan.

Bhima juga meminta agar penyaluran bantuan beras diperluas kepada masyarakat. Pasalnya saat ini bantuan tersebut hanya diberikan kepada 10 juta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan 10 juta penerima Bantuan Sosial Tunai (BST).

"Jumlah penduduk rentan miskin saja 115 juta orang penduduk, jadi 20 juta KPM terlalu sedikit," terang Bhima.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah akan menyalurkan bantuan beras. Rencananya bantuan itu akan disalurkan hari ini.

"Perintah presiden tidak boleh rakyat sampai kelaparan atau tidak makan," ungkap Luhut.