kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.655.000   -18.000   -0,67%
  • USD/IDR 17.973   81,00   0,45%
  • IDX 5.880   -221,00   -3,62%
  • KOMPAS100 765   -30,75   -3,87%
  • LQ45 579   -19,07   -3,19%
  • ISSI 204   -8,10   -3,83%
  • IDX30 328   -10,08   -2,98%
  • IDXHIDIV20 403   -9,96   -2,41%
  • IDX80 87   -3,39   -3,76%
  • IDXV30 109   -2,19   -1,97%
  • IDXQ30 105   -2,62   -2,43%

Ini kata DPR soal dana studi pemindahan ibu kota


Kamis, 20 Juli 2017 / 21:23 WIB


Reporter: Choirun Nisa | Editor: Rizki Caturini

JAKARTA. Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno menyatakan studi komprehensif pemindahan ibu kota sebesar Rp 7 miliar dinilai terlalu murah. Menurutnya, dana Rp 7 miliar adalah dana kajian elementer.

Lebih lanjut, jika kajiannya tentang tata ruang yang bagus, tentang tanah dan lahan yang bagus, maka dananya justru akan lebih dari Rp7 miliar. "Kalau hanya membanding-bandingkan daerah misalnya Kota Karawang dengan kota A, B, atau C, ya jelas dananya cukup saja (kalau Rp 7 miliar)," jelasnya, Kamis (20/7).

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, kajian pemindahan ibu kota akan terus dikaji. Pihaknya bahkan telah mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan meski belum ada tindak lanjut.

Sebelumnya, Bappenas mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 26 miliar untuk kementeriannya. Bambang mengatakan, anggaran Rp 7 miliar di antaranya adalah untuk membuat kajian komprehensif mengenai pemindahan ibu kota.

Selain untuk membuat kajian terkait dengan pemindahan ibu kota, Bambang berujar, tambahan anggaran itu akan digunakan untuk implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Aplikasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna) sebesar Rp 7 miliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Langganan Business Insight promo optimal
Kontan Academy
Inventory Management: From Chaos to Control Sales Coaching: Lead Better, Sell More!

[X]
×