Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan pertemuan bilateral bersama Pemerintah Turki yang diwakili Menteri Perdagangan Turki Ruhsan Pekcan.
Pertemuan tersebut bertujuan meningkatkan kerjasama Indonesia-Turki baik padalevel government to government (G2G), business to business (B2B), maupun public private partnership (PPP), khususnya di bidang pembangunan infrastruktur.
Baca Juga: Pemerintah ditagih bayar dana pembebasan lahan Rp 13,09 triliun
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) Joseph Pangalila berharap, proyek-proyek infrastruktur yang dapat dikerjakan oleh perusahaan Indonesia sebaiknya dikerjakan perusahaan nasional. Sedangkan, perusahaan Turki diarahkan ke proyek-proyek seperti PPP.
“Harapan kami dari asosiasi adalah proyek-proyek yang bisa dikerjakan oleh perusahaan Indonesia, dikerjakan sendiri. Sedangkan perusahaan Turki seperti juga dikatakan Pak Menteri (Basuki) diarahkan ke proyek-proyek Investasi dan PPP. Jadi mereka datang dengan investasi juga,” kata Joseph kepada Kontan.co.id, Rabu (24/6).
Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan pertemuan bilateral bersama Pemerintah Turki yang diwakili Menteri Perdagangan Ruhsan Pekcan secara virtual, Selasa (23/6/2020).
Basuki mengatakan pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi prioritas Pemerintah Presiden Joko Widodo dan menjadi salah satu sektor utama dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Kementerian PUPR meyakini bahwa pembangunan infrastruktur masih banyak menyediakan peluang investasi yang dapat dikerjasamakan dengan para pengusaha negara-negara lain, khususnya Turki.
Baca Juga: IHSG dibuka melorot 4,51% pada awal perdagangan hari ini
“Peluang investasi tidak hanya dalam pembangunan jalan tol, namun juga dalam pembangunan sarana air bersih dan sanitasi, sumber daya air, perumahan, program pelatihan sumber daya manusia di bidang konstruksi serta transfer teknologi dan pengetahuan dalam sektor konstruksi,” kata Basuki.
Menurut Basuki, kemampuan pendanaan Pemerintah yang sangat terbatas dalam pembangunan infrastruktur mendorong Kementerian PUPR melakukan terobosan dalam pembiayaan infrastruktur melalui keterlibatan investasi swasta.
Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, belanja infrastruktur juga melibatkan kontribusi swasta dengan proporsi sebesar 42 %.
Baca Juga: Hingga tutup tahun, Superkrane (SKRN) targetkan pendapatan mencapai Rp 700 miliar
Untuk itu, Basuki mendorong investor-investor dari Turki untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal ini juga untuk mendukung Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia - Turki (IT-CEPA) dengan tujuan mencapai volume perdagangan sebesar USD 10 miliar pada tahun 2023.
Basuki mengatakan Indonesia terus mengalami kemajuan sebagai negara yang memberikan kemudahan investasi. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah telah banyak melakukan reformasi kebijakan untuk memastikan kemudahan dan kenyamanan investasi di Indonesia. Misalnya dukungan viability gap fund (VGF) berupa jaminan maupun dukungan pendanaan APBN untuk pembangunan sebagian konstruksi jalan tol sehingga meningkatkan kelayakan finansial pada suatu ruas jalan tol.
Basuki mencontohkan beberapa pekerjaan infrastruktur di Indonesia yang dilakukan dengan skema public private partnership diantaranya proyek Sistem Pengelolaan Air Minum Karian-Serpong dengan nilai investasi Rp 2,213 triliun, Jalan Tol Cikunir-Ulujami senilai Rp 21,57 triliun, Jembatan Batam-Bintan dengan nilai investasi Rp 8,7 triliun.
“Kami sangat terbuka, silahkan nanti dikomunikasikan dengan Duta Besar Indonesia untuk Turki Bapak Iqbal. Nanti membuat working group dengan kontak person Dubes Indonesia untuk Turki,” tutur Basuki.
Baca Juga: Kominfo mendorong pemanfaatan teknologi 4G LTE di masyarakat
Basuki berharap pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR harus berkualitas dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, khususnya melalui investasi. Infrastruktur diharapkan juga meningkatkan pemerataan hasil-hasil pembangunan, pengembangan kawasan, dan membuka lapangan pekerjaan di sektor konstruksi dan ikutannya.
Pada acara tersebut, hadir mendampingi Menteri Basuki, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Trisasongko Widianto, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Eko Heripurwanto, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit, Sesditjen Bina Konstruksi Dewi Chomistriana, Direktur Kelembagaan Nicodemus Daud, Kepala Biro PAKLN Rachman Arif dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
