Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Anggota tim transisi presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dari unsur Fraksi, Dolfie OFP menjelaskan sumber dana Rp 300 triliun yang dipertanyakan Menteri Keuangan, Chatib Basri.
Dolfie menjelaskan, anggaran Rp 300 triliun tersebut diharapkan berasal dari belanja Kementerian/Lembaga yang sebesar Rp 600 triliun, yang direalokasikan separuhnya untuk penajaman program Jokowi.
"Kita berharap dari Rp 2.000 triliun (belanja negara) itu di dalamnya ada belanja KL Rp 600 triliun. Dikurangi gaji pegawai Rp 270 triliun, sisanya Rp 330 triliun. Ditambah bansos Rp 100 triliun, belanja lain-lain Rp 80 triliun, subsidi pangan dan pertanian Rp 70 triliun, plus defisit jika bisa dimaksimalkan ada Rp 20 triliun, berarti ada Rp 600 triliun harapan kita dari pemerintahan SBY," jelas politisi PDI-Perjuangan itu, kepada Kompas.com, Rabu (24/9) malam.
Dari anggaran Rp 600 triliun tersebut, Dolfie menyebutkan setidaknya pemerintah Jokowi bisa merealokasikan Rp 300 triliun untuk sembilan butir program nawacita. "Tapi ternyata skenario ini tidak berjalan. Pemerintah SBY nyatanya tidak bisa menyerahkan Rp 300 triliun untuk direalokasikan dan melakukan penajaman program Jokowi," tutur dia.
Dolfie menyebutkan, skenario tersebut tidak berjalan, sebab pembahasan RAPBN yang biasanya dilakukan dua bulan, dipercepat menjadi satu bulan. Praktis, menurut dia, tidak mungkin pembahasan realokasi anggaran sebesar Rp 300 triliun tersebut dilakukan hanya dalam tempo satu bulan.
"Nah oleh karena itu skenarionya, RAPBN 2015 biar disusun dulu hanya untuk mengakomodir kegiatan baseline, tidak ada inisiatif baru. Nanti setelah dilantik, kita mempersiakan APBN Perubahan segera. Kalau Jokowi melakukan APBN P 2015, Rp 600 triliun tadi bisa diotak-atik," kata dia lagi.
Dolfie menambahkan, tadinya tim transisi berharap ada goodwill dari pemerintahan SBY soal realokasi anggaran ini. "Kalau dilakukan APBN Perubahan 2015, kebutuhan Rp 300 triliun itu bisa kita dapatkan," ucap anggota Komisi XI DPR RI itu.
Dia bilang, pembahasan RAPBN Perubahan 2015 paling cepat bisa dimulai akhir Januari 2015. Sebab, APBN 2015 merupakan APBN tahun pertama di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ketiga, yang akan dikerjakan pemerintahan Jokowi-JK. Konsekuensinya pembahasan RAPBN Perubahan 2015 akan menunggu dikeluarkannya Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP). RKAP ini ada dalam Perpres RPJMN yang paling cepat terbit pada 20 Januari 2015.
"Kalau mau APBNP, setelah RPJMN-nya selesai, karena di sana ada RKAP 2015 sampai 2019," ucap Dolfie. (Estu Suryowati)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
