Sumber: Kompas.com | Editor: Uji Agung Santosa
BEKASI. Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP), Bernardus Djonoputro, mengungkapkan empat masalah krusial yang menyandera Bekasi sehingga kawasan ini belum dipersepsikan nyaman, dan layak huni oleh warganya.
"Bekasi belum mampu membawa warganya kepada standar kualitas hidup berdasarkan pada sembilan indikator kenyamanan sebuah kota. Sembilan indikator tersebut adalah tata ruang, lingkungan, transportasi, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, infrastruktur, ekonomi, keamanan dan kondisi sosial," ujar Bernardus menanggapi persepsi negatif publik terhadap Bekasi dalam sepekan terakhir, kepada Kompas.com, Senin (13/10/2014).
Dia menjelaskan, sebagai kawasan penyangga, Bekasi punya tantangan dan hambatan serupa dengan kawasan lainnya seperti Bogor, Depok, dan Tangerang. Namun, tantangan Bekasi lebih berat, karena kawasan ini punya zona khusus yang diperuntukan bagi industri yakni Cikarang.
"Beban semakin berat saat Karawang, dan Purwakarta di sebelah timurnya pun dijadikan sebagai sentra kawasan industri, sehingga arus angkutan (komuter dan kendaraan) yang melintasi Bekasi semakin bertambah," ujar Bernardus.
Pertumbuhan kawasan industri di Bekasi, khususnya Cikarang, diakui Bernardus, sangat pesat dalam 15 tahun terakhir. Inilah yang menjadi masalah pertama yang menyebabkan kepadatan arus lalu lintas menuju dan dari Jakarta ke Bekasi tidak hanya terjadi saat peak hours (jam-jam sibuk) di satu lajur, melainkan sudah dua arah.
"Kemacetan tersebut terjadi karena masalah kedua yakni kurangnya mass rapid transit (MRT) yang dikembangkan di kawasan ini. Sehingga komuter yang dapat terangkut hanya sedikit. Padahal, kalau MRT dikembangkan dalam jumlah proporsional yang sesuai dengan densitas populasi, kemacetan tidak akan terjadi," tandas Bernardus.
Masalah ketiga, lanjut Bernardus, adalah terbatasnya pilihan jalan bebas hambatan. Pilihan hanya satu yakni Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang dilintasi ribuan kendaraan berbagai jenis, mulai dari kendaraan pribadi hingga truk kontainer pengangkut hasil industri.
"Rencana pembangunan layang Becakayu (Bekasi-Cawang-Kampung Melayu) yang menghubungkan Bekasi dan Jakarta Timur hingga kini tak jelas nasib dan bentuknya. Padahal, jika jalan layang ini kembali digarap, akan sangat signifikan dalam mengurai kemacetan," kata Bernardus.
Masalah keempat, terakumulasinya pembangunan sporadis yang sangat pro Jakarta sehingga struktur perkotaan Bekasi menjadi tidak terkendali.
"Pembangunan yang direncanakan oleh penyelenggara pemerintahan Bekasi sangat kuat ketergantungannya pada Jakarta. Padahal kalau Bekasi punya konsep dan rencana pembangunan sendiri, maka bisa memenuhi kebutuhan seluruh warganya, mulai bekerja, istirahat, hiburan, sekolah, dan lain-lain," pungkas Bernardus. (Hilda B Alexander)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
