Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Direksi BPJS Kesehatan masa jabatan 2021-2026 pada Senin (22/2).
Dengan adanya direksi baru BPJS Kesehatan ini, Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani pun berharap kinerja pelayanan BPJS Kesehatan semakin prima dan benar-benar menjadi lembaga yang menjamin kesehatan nasional.
Selain itu, Netty pun memberikan berbagai catatan kepada BPJS Kesehatan. Menurut Netty, ke depan BPJS Kesehatan masih memiliki tantangan yang besar.
"Apabila kemarin ada pencatatan surplus arus kas, maka hal itu harus segera dipastikan apakah bersifat permanen atau hanya sementara saja," ujar Netty kepada Kontan.co.id, Senin (22/2).
Baca Juga: Jadi ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, ini janji Achmad Yurianto
Dia pun mengatakan direksi baru BPJS Kesehatan masih akan memiliki pekerjaan rumah terkait dengan pelayanan BPJS pasca Covid-19. Menurutnya, adanya surplus arus kas BPJS Kesehatan tidak terlepas dari berkurangnya peserta yang pergi ke fasilitas layanan kesehatan.
Karenanya, dia pun meminta agar BPJS Kesehatan melakukan antisipasi bila setelah situasi normal nantinya jumlah peserta BPJS Kesehatan yang ke fasilitas layanan kesehatan membludak.
Hal lain yang menjadi perhatian direksi BPJS Kesehatan adalah pembayaran klaim ke fasilitas kesehatan, apalagi bila nantinya sudah dalam situasi normal. Dia mempertanyakan apakah pembayaran klaim bisa dilakukan bila semakin banyak peserta yang berobat.
"Surplusnya keuangan BPJS kemarin tidak disebut prestasi jika klaim RS belum dibayar, termasuk klaim bayi baru lahir yang sempat ditanyakan dalam RDP dengan Komisi IX DPR," jelas Netty.
Lebih lanjut, Netty juga meminta agar direksi BPJS Kesehatan yang baru berkomitmen segera menyelesaikan hasil audit BPKP yang meliputi kepesertaan dan penerimaan iuran, biaya manfaat jaminan kesehatan, dan strategic purchasing.
Menurutnya, direksi baru tersebut harus bekerja cepat dalam merespon berbagai persoalan data ribuan peserta yang bermasalah, adanya temuan perusahaan yang belum mendaftarkan pesertanya ke BPJS, potensi fraud, lemahnya manajemen, dan keterlambatan klaim.
"Temuan ini sudah bertahun-tahun, namun hingga kini belum ada progres signifikan dari BPJS untuk mengatasinya," kata Netty.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan ada beberapa hal yang menjadi fokus dan perhatian direksi BPJS Kesehatan yang baru, mulai dari peningkatan kualitas layanan peserta seperti mengurai antrean di fasilitas kesehatan, mempercepat koordinasi rujukan antar fasilitas kesehatan, mengoptimalkan bridging sistem informasi BPJS Kesehatan dengan layanan fasilitas kesehatan, serta memperkuat upaya edukasi publik mengenai JKN-KIS.
Baca Juga: Ali Ghufron Mukti berkomitmen untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan
"Di samping itu kami juga akan fokus adanya keterlibatan dari stakeholder dan masyarakat, termasuk pusat, daerah, Asosiasi Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, profesi, perguruan tinggi serta lembaga penelitian, para ahli dan pengamat BPJS Kesehatan, dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS. Dan hal yang juga sangat penting menjadi fokus direksi baru adalah bagaimana berupaya menjaga sustainabilitas keuangan program ini," jelas Ali Ghufron.
Dia juga mengatakan akan mengoptimalkan keterlibatan peserta dan berbagai pihak untuk mendukung program JKN-KIS. Ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan cakupan kepesertaan JKN-KIS.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
