Reporter: Agus Triyono | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 mendapat catatan negatif. Dalam masa jabatan mereka yang hampir dua tahun, kinerja DPR dinilai terburuk sepanjang sejarah.
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengatakan, buruknya kinerja anggota DPR tersebut salah satunya bisa dilihat dari kerja legislasi atau penyusunan undang- undang yang mereka telah berhasil selesaikan, khususnya pada Masa Sidang IV kemarin.
DPR dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV menargetkan, selama masa sidang tersebut bisa menyelesaikan 35 rancangan undang- undang, yakni; menyelesaikan penyusunan 13 ruu, melanjutkan pembahasan 15 ruu, dan menyelesaikan pembahasan 2 ruu, menyelesaikan harmonisasi dua ruu, dan mulai membahas dua ruu.
"Tapi mana hasilnya? Tidak ada. Ini terburuk sepanjang sejarah," kata Lusius Karus, Peneliti Formappi, Kamis (19/5).
Selain kinerja legislasi, wajah buram kinerja DPR pada masa bakti 2014-2019 juga masih tercoreng dari perilaku korupsi. Berdasarkan catatan Formappi untuk setahun ini saja, sudah ada lima anggota DPR yang ditetapkan jadi tersangka korupsi oleh KPK.
Mereka antara lain; anggota Komisi V DPR dari FPDI-P Damayanti Wisnu Putranti; anggota Komisi V dari Fraksi Partai Golkar Budi Supriyanto, dan anggota Komisi V DPR dari Fraksi PAN Andi Taufan Tiro.
"Lima dalam setahun ini, belum pernah terjadi sebelumnya, ini luar biasa," katanya.
Catatan buram lainnya terhadap kinerja anggota DPR periode ini kata Lucius juga bisa dilihat dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester I 2015 DPR yang dikeluarkan BPK.
Dalam IHP tersebut, BPK menemukan adanya kunjungan kerja fiktif anggota DPR yang berpotensi merugikan keuangan negara sampai dengan Rp 945, 46 miliar. Atas masalah- masalah itulah, Lucius meminta DPR untuk segera berbenah diri, supaya ke depan citra mereka bisa diperbaiki.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
