kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.889   41,00   0,26%
  • IDX 7.203   61,60   0,86%
  • KOMPAS100 1.107   11,66   1,06%
  • LQ45 878   12,21   1,41%
  • ISSI 221   1,09   0,50%
  • IDX30 449   6,54   1,48%
  • IDXHIDIV20 540   5,97   1,12%
  • IDX80 127   1,46   1,16%
  • IDXV30 135   0,73   0,55%
  • IDXQ30 149   1,79   1,22%

Ini 6 Jurus Pemerintah Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi di Semester II 2023


Selasa, 04 Juli 2023 / 05:07 WIB
Ini 6 Jurus Pemerintah Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi di Semester II 2023
ILUSTRASI. Presiden Jokowi memaparkan enam jurus pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi pada semester II 2023. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/tom.


Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

STRATEGI PEMERINTAH DONGKRAK PERTUMBUHAN - Indonesia dianggap cepat dalam melakukan proses pemulihan ekonimi pascapandemi Indonesia. 

Seperti yang diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di atas 5%. Selain itu, Indonesia mampu mempertahan pertumbuhan ekonomi lima persen selama enam kuartal berturut-turut. 

Tak heran jika perekonomian Indonesia kembali masuk dalam grup upper middle income countries oleh Bank Dunia atau World Bank.

Melansir Infopublik.id, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan enam jurus pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi pada semester II 2023. 

“Saya ingin menekankan beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita semua,” kata Presiden Jokowi dalam Pengantar Sidang Kabinet Paripurna mengenai Laporan Semester I Pelaksanaan APBN tahun 2023 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/7/2023). 

Pertama, fokus dan waspada terhadap potensi krisis. Yakni dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional. Sehingga, program strategis pemerintah dalam sektor ekonomi dapat dilakukan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

Baca Juga: Indonesia Kembali Masuk Negara Berpendapatan Menengah Atas, Ini Pendorongnya

“Jangan sampai karena ada persaingan politik, program pemerintah menjadi terhambat,” kata Jokowi. 

Kedua, berkaitan dengan antisipasi dan proyeksi. Adapun tujuannya adalah untum mencegah terjadinya gangguan pada penerimaan kepabeanan, penerimaan pajak, dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), melalui pengelolaan yang dilakukan secara tepat oleh pemangku kepentingan yang terkait. 

“Penerimaan pajak tidak setinggi tahun lalu, penerimaan kepabeanan, dan PNBP juga terpengaruh, karena harga komoditas yang tidak setinggi tahun lalu. Oleh sebab itu, kita agar paham risiko dan semuanya harus kita kelola sebaik mungkin,” ujar Presiden. 

Ketiga, memastikan pertumbuhan ekonomi tumbuh positif di semester II dengan mendongkrak konsumsi rumah tangga. Caranya, menstabilkan harga kebutuhan pokok dan ketersediaan bahan pokok. Kemudian,  pastikan ketersediaan pupuk tepat sasaran, jaga stabilitas moneter, dan stabilitas sektor perbankan.

Baca Juga: Situasi Global Tidak Stabil, Jokowi Ingatkan Tetap Waspada Potensi Krisis

“Itu penting sekali. Terus jaga inflasi di daerah, dan pastikan capaian investasi sesuai target,” tutur Presiden. 

Keempat, memaksimalkan realisasi belanja APBN dan APBD tahun 2023 dengan belanja barang dan modal pada produk dalam negeri, program bantuan sosial (bansos) disalurkan tepat waktu, hilirisasi industri, infrastruktur energi terbarukan hingga ekonomi hijau. 

Kelima, mengantisipasi potensi musim kemarau panjang yang disebabkan oleh febomena alam El Nino. Caranya, dengan memaksimalkan infrastruktur embung maupun bendungan secara optimal. Dengan demikian, ancaman kekeringan dapat diantisipasi melalui penggunaan infrastruktur tersebut. 

“Kita sudah membangun ribuan, lebih dari lima ribu, embung, bendungan juga sudah selesai 38, akan selesai lagi menjadi 61 tahun depan,” kata Presiden. 

Keenam, menjaga stabilitas politik saat tahapan Pemilu 2024 tengah berjalan. Supaya pesta demokrasi yang digelar secara rutin lima tahunan itu dapat diselenggaraklan dengan baik. 
Baca Juga: Bertolak Ke Sydney, Presiden Jokowi akan Bahas Investasi dan Perdagangan

Kemudian, dari sisi keamanan masyarakat, pemerintah akan mengawal penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat masa lalu dan melakukan pemulihan keamanan di Papua.  

“Kawal terus penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat masa lalu dan lakukan pemulihan keamanan di Papua secepat-cepatnya, khususnya di Kabupaten Nduga, di Intan Jaya, dan di kabupaten-kabupaten yang lainnya,” pungkas Jokowi. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×