Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Setelah dilantik menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani sudah ditunggu berbagai pekerjaan rumah. Sejumlah target terkait investasi sudah diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Franky.
Apalagi sektor investasi akan menjadi andalan untuk menggenjot target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% di tahun 2015 nanti. Franky mengaku ada dua hal yang menadi tugas utama dirinya dalam jangka pendek. Pertama, ia diminta untuk merealisasikan perizinan investasi satu pintu alias one stop service.
Jokowi memang menginginkan BKPM menjadi satu-satunya pintu bagi investor untuk mengurus izin investasi di Indonesia. Hal itu, dilakukan untuk memangkas proses perizinan yang biasanya membuthkan waktu hingga bertahun-tahun.
Namun menurut Franky, cepat saja belum cukup. Sebab proses perizinan investasi juga harus transparan dan terintegrasi antar kementerian/lembaga (K/L) dan juga antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. "Proses terintegrasi itu yang menjadi tantangan pempus dan pemda," ujar Franky, Kamis (27/11) di Istana Negara, jakarta.
Namun demikian, ia optimistis penyusunan sistem one stop service ini bisa selesai dalam waktu antar tiga hingga enam bulan ke depan. Ini menjadi tugas jangka pendek BKPM, sebab penyederhanaan perizinan menjadi bagian dari upaya meningkatkan daya saing investasi.
Rencananya, Franky akan langsung menggelar rapat koordinasi dengan menteri koordinator bidang ekonomi dan menteri koordinator bidang maritim. Rapat itu sebagai bagian konsolidasi penyederhanaan perizinan tadi.
Kemudian fokus Franky yang kedua adalah untuk meningkatkan peran investor dalam negari selain juga investor dari luar negeri. Artinya, pertumbuhan penanaman modal dalam negeri (PMDN) harus ditingkatkan. Sebetulnya, menurut Franky trend pertumbuhan PMDN memang saat ini sudah cukup baik dibandingkan penanaman modal asing (PMA).
Memang, investor dalam negeri tidak bisa berkontribusi dalam proyek investasi infrastruktur. Karena dana yang dibutuhkan untuk proyek infrastruktur tidak bisa dipenuhi investor dalam negeri.
Sementara itu mengenai insentif, yang selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sering diberikan, menurut Franky hal itu masih relevan namun perlu ditinjau kembali. Terutama terkait target pembangunan ekonomi dibidang energi, pertanian dan maritim.
Menko Perekonomonian Sofyan Djalil memandang program one stop service menjadi target utama Franky yang ditugaskan Jokowi. Ia menilai perizinan harus bisa diintegrasikan, proses intergrasi itu harus dimulai sesegara mungkin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
