Reporter: Fahriyadi | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Dalam waktu dekat, Indonesia akan memiliki masterplan pembangunan infrastruktur telekomunikasi nasional. Pemerintah memastikan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pembangunan pita lebar atau Indonesia Broadband Plan (IBP) akan terbit bulan depan.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan, konsep dan rancangan IBP sudah dipersiapkan oleh Dewan Teknologi Informasi Komunikasi Nasional (Detiknas) dan tinggal menunggu persetujuan Presiden. "Saya akan melaporkan kepada Presiden pada rapat kabinet soal kesiapan ini, dan program ini bisa segera diluncurkan," ujar Chairul, Kamis (7/8) kemarin.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring menambahkan, pembangunan Palapa Ring yang akan menjadi jaringan utama IBP saat ini sudah mencapai 50% dan telah berhasil memberikan koneksi jaringan di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara. "Selanjutnya kami akan menarik jaringan ini dari Manado ke Ternate dan Ternate hingga ke Sorong. Ini akan dikerjakan PT Telkom," katanya.
Tifatul mengakui bahwa jaringan broadband secara nasional saat ini belum merata. Saat ini Jawa masih sebagai wilayah paling unggul dalam penyediaan jaringan telekomunikasi. Hal ini karena 60% penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa sehingga jaringannya diutamakan.
Selain itu, dia pun mengakui untuk bisa mengaliri kawasan Indonesia Timur dengan jaringan broadband dibutuhkan kerja keras dan biaya yang terbilang besar. Hal ini yang akan dikejar pemerintah lewat pembangunan IBP.
Tifatul bilang hingga saat ini 95% wilayah Indonesia sudah terakses telekomunikasi. Sebanyak 91,7% diantaranya sudah memiliki jaringan 3G sehingga memungkinkan masyarakat di wilayah tersebut mengakses data internet.
Peran swasta
Menurutnya, pembuatan konsep IBP ini sudah dilakukan sejak tiga tahun lalu sehingga diharapkan Perpres yang menjadi payung hukum program ini diteken pada bulan depan. "Tahun depan diharapkan Palapa Ring selesai," kata Tifatul.
Ketua Tim Pelaksana Detiknas, Ilham Habibie, mengatakan, setelah Palapa Ring selesai dibangun dan menjangkau seluruh Indonesia, maka tugas berikutnya adalah memanfaatkan jaringan ini untuk menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan akses telekomunikasi dan informasi.
Untuk itu, Ilham mengatakan pemerintah tak bisa sendirian untuk menyambung jaringan Palapa Ring ini. Dibutuhkan peran swasta untuk bisa menarik jaringan ini baik lewat kabel maupun nirkabel atau wireless.
"Hal terpenting adalah jaringan besarnya sudah ada, tinggal bagaimana pihak swasta tertarik berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informasi ini," paparnya.
Pembuatan IBP ini juga nantinya menjadi pondasi untuk menghitung kebutuhan pembiayaan untuk membangun jaringan broadband secara nasional. Ilham mengaku belum pernah mengkalkulasi secara rinci mengenai jumlah uang yang dibutuhkan untuk membangun teknologi informasi ini. Namun, ia berkaca pada Australia yang membutuhkan dana AU$ 40 miliar untuk membangun dan menyebarkan jaringan broadband ke seluruh warganya dengan dana pemerintah.
Namun, anak mantan Presiden BJ Habibie ini mengakui Indonesia tak bisa meniru Australia karena anggaran negara terbatas. Dia memprediksi biaya bagi Indonesia bisa lebih besar dari Australia karena geografis Indonesia lebih luas dan berat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
