Reporter: Agus Triyono | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Pemerintah sedang pusing. Mereka kebingungan dalam memenuhi kebutuhan anggaran infrastruktur.
Kebutuhan anggaran infrastruktur selama lima tahun mencapai sekitar Rp 4.900 triliun. Rencananya, kebutuhan anggaran tersebut akan dipenuhi dari beberapa sumber. Salah satunya, Anggaran Pendapat dan Belanjan Negara (APBN) yang selama lima tahun diharapkan bisa menyokong Rp 1.900 triliun di antaranya.
Tapi, memasuki tahun ketiga, kontribusi APBN baru mencapai sekitar Rp 900 triliun. Wismana Adi Suryadibrata, Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas mengatakan, pencapaian tersebut jauh dari harapan.
"Beda jauh dengan harapan, makanya sekarang kami harus berpikir," katanya, akhir pekan kemarin.
Wismana mengatakan, agar di tengah permasalahan pendanaan tersebut pembangunan infrastruktur tetap bisa jalan, pemerintah akan membuat fokus prioritas pembangunan infrastruktur.
Dengan fokus tersebut, nantinya pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada program pengembangan wilayah seperti kawasan industri dan destinasi pariwisata.
Untuk menentukan fokus tersebut, pemerintah tengah berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Komunikasi khusus tersebut dilakukan dengan menggelar koordinasi teknis.
"Ini merupakan beda dari biasanya, belum pernah dilakukan. Tujuannya supaya anggaran yang dikeluarkan nantinya betul- betul mengikuti program, dan ini masih tahap identifikasi," katanya.
Gandeng swasta
Kennedy Simanjuntak, Deputi Pendanaan Pembangunan Nasional Bappenas mengatakan, agar pendanaan infrastruktur bisa terpenuhi, pemerintah juga akan memaksimalkan pembiayaan infrastruktur dengan skema kerjasama pemerintah badan usaha (KPBU).
Pemerintah mulai percaya diri, skema pembiayaan mulai dilirik swasta sehingga bisa mendongkrak pembiayaan infrastruktur.
Percaya diri tersebut didorong kisah sukses mereka dalam menjalankan skema KPBU dalam proyek PLTU Batang, Sistem Air Minum Umbulan dan Palapa Ring.
Kennedy mengatakan, dengan kesuksesan tersebut, pemerintah sudah punya beberapa skema pendanaan yang bisa dijalankan dalam melaksanakan proyek kerjasama pemerintah badan usaha; seperti dengan skema dana dukung (VGF) dan pembayaran ketersediaan layanan (Availibility Payment).
"Jika pemerintah sukses menjalankan itu, dan sekarang makin percaya diri akan banyak swasta yang masuk," katanya.
Selain memaksimalkan skema pendanaan tersebut, pemerintah juga akan menggeber pelaksanaan pembiayaan infrastruktur melalui dana non APBN (PINA).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
