Inflasi Sumatra Meledak Usai Bencana, Ekonom: Ini Force Majeure, Harus Out of the Box

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Lonjakan inflasi di sejumlah daerah di Sumatra pasca bencana banjir dan longsor dinilai membutuhkan intervensi cepat dan luar biasa dari pemerintah.

Di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatra Utara, harga pangan pokok melesat tajam.

Berdasarkan informasi yang diterima KONTAN, harga beras kemasan 10 kg kini menembus Rp 600.000, padahal sebelumnya hanya sekitar Rp 175.000.

Artinya, harga beras mencapai sekitar Rp 60.000 per kg, melonjak dari level normal Rp 17.793 per kg.

Tidak hanya beras, sejumlah komoditas lain seperti minyak goreng, LPG 3 kg, cabai merah, serta bahan pangan utama lainnya mengalami kelangkaan sehingga harganya meroket.

“Untuk harga kebutuhan pokok di sini masih belum stabil. Suplai tidak sebanding dengan permintaan. Cabai sudah Rp 120.000 per kg. BBM Rp 50.000 per liter, stok terbatas dan masih harus antre. Telur dan minyak goreng juga masih mahal karena langka, dan gas melon melambung di eceran karena kelangkaan. Hingga kini, logistik dari luar belum masuk,” ujar Deriwansyah, salah satu warga terdampak bencana di Tapteng, kepada KONTAN, Selasa (9/12/2025).

Situasi Force Majeure, Kebijakan Harus Luar Biasa

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai, kondisi ini telah masuk kategori force majeure, sehingga kebijakan pemerintah tidak bisa bersifat rutin.

“Ini sebenarnya sudah force majeure. Jadi kebijakan-kebijakannya harus out of the box, tidak bisa kebijakan biasa. Karena ini bencana, perlu penanganan yang cepat dari pemerintah. Distribusi sembako harus dipercepat,” kata David kepada KONTAN.

Ia menyebut ada tiga intervensi mendesak yang harus segera dilakukan pemerintah:

1. Percepatan Distribusi Sembako

Menurut David, langkah paling krusial adalah mempercepat penyaluran kebutuhan pokok ke daerah terdampak, baik dari gudang logistik pemerintah maupun Bulog di Sumatra maupun Jawa.

“Dari awal tahun pemerintah sudah banyak membeli beras. Itu harus segera didistribusikan supaya harga sembako tidak semakin melambung. Di daerah bencana pasti harga tinggi sekali,” jelasnya.

2. Pembangunan Infrastruktur Darurat

Banyak wilayah terisolasi akibat jembatan putus dan akses jalan terhambat. Kondisi ini menghambat distribusi dan mendorong harga barang naik tak terkendali.

“Kalau infrastruktur terganggu, otomatis pengaruh ke harga karena distribusi tidak lancar. Jadi penanganan darurat seperti jembatan sementara atau jalan darurat harus segera dilakukan. Kalau tidak bisa dijangkau, ya didrop langsung pakai helikopter,” katanya.

David menegaskan pentingnya keterlibatan TNI, Polri, dan aparat lainnya karena situasinya “sangat darurat”.

“Ini darurat seperti perang. Harus cepat bergerak karena banyak nyawa di sana. Kalau lambat, masalah baru bisa muncul,” ujarnya.

3. Penambahan Anggaran Bencana

David juga menyoroti kecilnya anggaran penanganan bencana yang tersedia saat ini.

“Menurut saya, ini lebih besar dari bencana tsunami. Jadi anggarannya perlu ditambah secara luar biasa. Anggaran infrastruktur daerah juga harus diperbesar,” tegasnya.

Ia memperingatkan potensi munculnya masalah sosial jika masyarakat merasa tidak mendapatkan bantuan yang memadai.

Dampak ke Inflasi Nasional

Meski bobot Sumatra terhadap inflasi nasional lebih kecil dari Jawa, akumulasi kenaikan harga di beberapa provinsi tetap berpotensi mendorong inflasi nasional pada Desember 2025, bahkan bisa lebih tinggi dibanding inflasi November.

Untuk pemulihan harga pangan, David memperkirakan dibutuhkan waktu dua hingga tiga bulan. Namun, jika pemerintah bergerak cepat, stabilisasi bisa dicapai dalam sekitar satu bulan.

“Kalau penanganannya lambat, harga-harga bisa tetap tinggi hingga dua bulan ke depan,” katanya.

Sementara itu, pemulihan infrastruktur diperkirakan memakan waktu lebih panjang karena hambatan akses distribusi masih akan terus menekan harga barang di wilayah terdampak.