Reporter: Noverius Laoli | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Korea Selatan (Korsel) menandatangani kesepakatan kerjasama reformasi birokrasi dan e-government.
Penandatanganan itu dilakukan Menteri Keamanan dan Administrasi Publik Republik Korea Yoo Jeong-bok, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Azwar Abubakar dan Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (4/7). Penandatanganan ini juga disaksikan Wakil Presiden Boediono.
"Selain memperkuat hubungan kerjasama di bidang e-government di antara kedua belah pihak, kegiatan ini juga untuk memperingati hubungan bilateral ke-40 antara RI dan Korea Selatan," ujar Azwar.
Azwar menuturkan, melalui forum kerja sama e-government, pemerintah kedua negara sepakat berkolaborasi dalam bidang administrasi publik yang menekankan peran penting e-government untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, inovatif, dan akuntabel.
E-government memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan mengurangi ruang terjadinya korupsi. Selain itu memberi kemudahan dalam pelayanan publik serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan yang demokratis.
Azwar menambahkan, pemeritah Korsel memiliki komitmen kuat dalam membangun e-government dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam menciptakan pemerintahan yang lebih kompetitif dan responsif.
Saat ini, Korsel menjadi salah satu negara teratas dalam hal e-government dan pengembangan TIK. Korsel juga kreatif dalam penggunaan teknologi informasi pada perekonomian.
Dalam reformasi birokrasi, Azwar bilang Indonesia telah menetapkan bahwa e-government dengan penerapan TIK merupakan tulang punggung keberhasilan reformasi birokrasi.
Catatan saja, dari hasil survei global di bidang indeks pembanguna e-government dan indeks partisipasi elektronik pada tahun 2010 dan 2012, Korsel berada di peringkat pertama dari 192 negara Anggota PBB. Korea juga mencapai puncak indeks pembangunan TIK, dari kinerja 155 negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
