Indonesia Incar Posisi Penentu Harga Komoditas Dunia, Bursa Baru Mulai 2027

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia menargetkan posisi yang lebih kuat dalam menentukan harga komoditas global melalui bursa mineral dan komoditas strategis yang akan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.

Kepala pengawas dan regulator perdagangan komoditas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang baru dilantik Sarjito mengatakan, Indonesia tidak ingin selamanya hanya menjadi price taker atau pihak yang menerima harga yang terbentuk di pasar global.

Baca Juga: Bukan Mimpi! Prabowo Sebut Indonesia Bakal Jadi Ekonomi Terbesar Ke-4 Dunia

Menurut dia, target awal bursa tersebut adalah membuat Indonesia menjadi price influencer, sebelum pada akhirnya mampu menjadi price maker di pasar komoditas dunia.

"Jadi pada awalnya, kita tidak ingin menjadi price taker, tetapi ingin menjadi price influencer, menjadi bursa yang bisa menjadi referensi," ujar Sarjito kepada wartawan, Rabu (9/9/2026) dilansir dari Reuters.

"Pada akhirnya, tentu kita harus mampu dan harus percaya diri untuk menjadi price maker," lanjutnya.

Sarjito belum menetapkan kapan Indonesia dapat mencapai target sebagai price maker.

Bursa komoditas baru tersebut menjadi bagian dari ambisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbesar kendali negara atas sumber daya alam.

Baca Juga: Dipimpin Low Tuck Kwong, Kekayaan 10 Orang Terkaya RI Melebihi Penerimaan pajak 2027

Prabowo sebelumnya menegaskan Indonesia tidak seharusnya menjual komoditas strategis dengan harga yang terlalu murah.

Indonesia memiliki posisi penting di pasar komoditas global. Indonesia merupakan eksportir terbesar dunia untuk batubara termal, minyak sawit mentah (CPO) dan nikel. Indonesia juga menjadi salah satu pemasok utama timah, tembaga, alumina dan biji kopi dunia.

Kekuatan Indonesia terhadap pasar komoditas sebenarnya sudah terlihat. Kebijakan ekspor dan produksi minyak sawit Indonesia telah memengaruhi harga acuan di bursa derivatif Malaysia.

Sementara itu, lonjakan produksi nikel Indonesia dalam beberapa tahun terakhir turut memberikan tekanan terhadap harga nikel yang diperdagangkan di bursa komoditas global seperti London dan Shanghai.

Baca Juga: 6 Gunung Api: Anak Krakatau, Sinabung, Merbabu Erupsi Serentak, Ini Analisa Penyebab

Berisiko Jadi Bumerang

Meski memiliki posisi sebagai produsen besar, ambisi Indonesia untuk menjadi penentu harga komoditas global menghadapi sejumlah tantangan.

Pelaku industri dan analis menilai strategi tersebut berisiko menjadi bumerang apabila pemerintah mewajibkan transaksi komoditas melalui bursa domestik sementara harga yang terbentuk memiliki selisih terlalu lebar dibandingkan harga acuan global.

Kondisi tersebut berpotensi mendorong pembeli mencari sumber pasokan dari negara lain apabila harga komoditas di bursa Indonesia dinilai kurang kompetitif.

Di sisi lain, Sarjito menilai keberadaan bursa baru dapat membantu pemerintah mengurangi kebocoran penerimaan negara.

Bursa diharapkan dapat meningkatkan transparansi perdagangan komoditas dan membantu mengatasi praktik under-invoicing serta transfer pricing yang dilakukan eksportir.

Baca Juga: Greenpeace: Ancaman Pembatalan HGU Tak Cukup,Pemerintah Harus Audit Tata Kelola Lahan

Sarjito yang ditunjuk Presiden Prabowo untuk menduduki posisi tersebut sebelumnya telah memperoleh persetujuan DPR setelah berkomitmen membangun bursa komoditas yang kredibel.

Dalam jangka pendek, prioritas Sarjito adalah menyelesaikan regulasi perdagangan komoditas sebelum tenggat 17 September 2026.

Ia belum dapat mengungkap komoditas apa saja yang nantinya diperdagangkan melalui bursa tersebut. Daftar komoditas akan ditetapkan melalui peraturan presiden.

Dengan mulai beroperasinya bursa pada awal 2027, pemerintah berharap Indonesia tidak hanya menjadi pemasok komoditas mentah bagi pasar dunia, tetapi juga memiliki pengaruh lebih besar terhadap pembentukan harga komoditas strategis.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News