kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Indonesia-Austalia Kembangkan Sistem Pengendali Kebakaran Hutan


Kamis, 29 Oktober 2009 / 12:25 WIB
Indonesia-Austalia Kembangkan Sistem Pengendali Kebakaran Hutan


Reporter: Uji Agung Santosa | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Pemerintah Indonesia berkerjasama dengan Pemerintah Australia meluncurkan sistem pemantauan kebakaran hutan–Indofire. Dengan sistem ini, pemerintah berharap bisa cepat menyelesaikan dan menanggulangi kabakaran hutan yang saat ini masih sering terjadi.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Dephut Noor Hidayat, mengatakan, sistem ini digunakan untuk memantau kebakaran hutan dan lahan melalui satelit MODIS secara near real time yang disajikan dalam format web system yang dinamis dan interaktif.

“Sistem ini akan menlengkapi sistem informasi hotspot yang telah tersedia saat ini dengan menggunakan satelit Nasional Ocean Atmospheric Administration (NOAA),” kata Hidayat di Jakarta, hari ini. Ia menambahkan kerjasama yang juga melibatkan LAPAN itu, akan mencakup data untuk seluruh Indonesia, baik di kawasan barat maupun timur.

Sistem Indofire senilai A$ 1,5 juta ini adalah bagian dari dana sebesar A$40 juta selama 5 tahun yang diperuntukkan bagi kemitraan Indonesia –Australia untuk Karbon dan hutan, atau Indonesia-australia Forest Carbon Partnership. Suatu bentuk kerjasama praktis antara Indonesia dan Australia dalam rangka mengurangi emisi dari deforestasi serta degradasi hutan di negara-negara berkembang (REDD).

Selain kerjasama Indofire, kegiatan kemitraan lainnya adalah sebuah proyek senilai A$ 30 juta untuk kemitraan hutan dan iklim di Kalimantan serta dukungan bagi perkembangan system penghitungan karbon di Indonesia (Indonesia’s National carbon Accounting Sistem).

Noor Hihayat menambahkan saat ini hampir 75% kebakaran terjadi di luar kawasan hutan, sehingga penegakkan hukum untuk itu sangat sulit. Kebakaran hutan di luar kawasan hutan lebih banyak di sebabkan oleh masyarakat untuk membuka kawasan pertanian di lahan mereka sendiri.

“Kalau masyarakat yang bakar dan terkontrol, tidak meluas tidak masalah. Kalau meluas bagaimana,” katanya. Ia menambahkan kepolisian mengaku tidak bisa menindak tegas pembakaran hutan oleh masyarakat akibat minimnya bukti, oleh karena itu ia menawarkan penggunaan alat bukti berupa hot spot ini untuk mengetahui dimana api dimulai.

Dengan system baru ini data koordinat titik api bisa diketahui dan siapa pemilik lahan itu sehingga siapa yang bakar bisa ketahuan. Ia mengatakan saat ini ada tarik ulur antara pihaknya dengan pihak kepolisian tentang siapa yang bertanggung jawab untuk kebakaran hutan di luar kawasan hutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×