kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45700,06   2,33   0.33%
  • EMAS938.000 -0,85%
  • RD.SAHAM 0.36%
  • RD.CAMPURAN 0.15%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.14%

Indeks pembangunan ketenagakerjaan Indonesia hanya naik 0,25 poin


Senin, 14 Oktober 2019 / 15:50 WIB
Indeks pembangunan ketenagakerjaan Indonesia hanya naik 0,25 poin
ILUSTRASI. Seorang pencari kerja mengamati lowongan yang tersedia saat acara Job Fair di Metropolis Town Square, Tangerang, Banten, Kamis (26/7/2018). Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang mencatat sebanyak 74.981 jiwa berusia produktif saat ini berstatus

Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Nasional tahun ini hanya mengalami peningkatan sebesar 0,25 poin atau meningkat dari 60,81 di tahun lalu menjadi 61,06. Dengan poin tersebut, status pembangunan ketenagakerjaan nasional masih berada pada kategori menengah bawah.

Ada sembilan indikator utama yang menjadi tolok ukur IPK Nasional. Indikator tersebut antara lain perencanaan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan dan kompetensi kerja, produktivitas tenaga kerja, jaminan sosial tenaga kerja, pengupahan dan kesejahteraan pekerja, kondisi lingkungan kerja dan hubungan industrial.

Baca Juga: Indeks harga konsumen AS pada September tak berubah, sama dengan Agustus sebesar 0,1%

Sementara, salah satu faktor yang mendorong kenaikan IPK adalah meningkatnya kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya perencanaan ketenagakerjaan dan pengembangan unit-unit pelatihan kerja berbasis komunitas.

Lalu, adanya penguatan kelembagaan membuat indikator hubungan industrial dan kondisi lingkungan kerja mengalami peningkatan. Tak hanya itu, program jaminan sosial ketenagakerjaan juga masih cukup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di perusahaan.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya terus berupaya menaikkan IPK nasional ke depannya. "IPK akan didorong agar naik lebih tinggi, sebab jika kenaikan terlalu tipis, akan membuat kita tidak kompetitif," tutur Hanif, Senin (14/10).

Hanif menerangkan, salah satu penyebab IPK nasional yang tak naik signifikan karena kemampuan atau skill tenaga kerja yang rendah. Apalagi, struktur ketenagakerjaan di Indonesia masih didominasi oleh lulusan SD dan SMP, dan masih banyak tenaga kerja yang skillnya tak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja (missmatch).

Baca Juga: Aneka Gas Industri menganggap industri gas Indonesia masih bisa berkembang

"Di Indonesia dari 136 juta angkatan kerja, 58% lulusan SD dan SMP. Kemudian missmatch pendidikan formalnya di atas 50%. kita sederhanakan dengan 10 angkatan kerja, 58% lulusan SD dan SMP, 6 orang gugur  untuk masuk ke pasar kerja. Sisanya 4 orang lulusan SMA, SMK, Diploma dan Sarjana.




TERBARU

Close [X]
×