kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.924.000   5.000   0,26%
  • USD/IDR 16.264   28,00   0,17%
  • IDX 7.084   36,91   0,52%
  • KOMPAS100 1.022   -6,48   -0,63%
  • LQ45 774   -12,02   -1,53%
  • ISSI 234   2,98   1,29%
  • IDX30 399   -6,75   -1,66%
  • IDXHIDIV20 460   -9,71   -2,07%
  • IDX80 114   -1,08   -0,94%
  • IDXV30 116   -0,81   -0,69%
  • IDXQ30 128   -2,96   -2,26%

Indeks demokrasi di Papua Barat tahun 2018 masuk kategori buruk


Senin, 29 Juli 2019 / 17:04 WIB
Indeks demokrasi di Papua Barat tahun 2018 masuk kategori buruk


Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tahun 2018, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mengalami kenaikan sebesar 0,28 poin dibandingkan 2017 menjadi 72,39 atau masuk kategori sedang. Namun, bila melihat perkembangan IDI di provinsi, indeks demokrasi di Papua Barat justru mengalami penurunan.

Di tahun 2018, IDI di Papua Barat tercatat sebesar 58,92. "IDI di Papua Barat berkategori buruk karena berada di bawah 60. Padahal pada 2017 Papua Barat kategorinya sedang karena berada di level 62,7," tutur  Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto, Senin (29/7).

BPS mengklasifikasi tingkat demokrasi menjadi tiga kategori. Pertama, kategori buruk bila IDInya berada di bawah 60, lalu nilai IDI 60 - 80 termasuk dalam kategori sedang, dan kategori baik dengan indeks di atas 80.

Baca Juga: BPS: Tahun 2018, indeks demokrasi Indonesia naik 0,28 Poin

Dalam mengukur IDI, BPS melihat dari tiga aspek, yakni aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Aspke-aspek tersebut dibagi menjadi variabel-variabel yang memiliki berbagai indikator

Untuk Papua Barat, dari 28 indikator yang ada, terdapat delapan indikator yang mengalami penurunan. Dari 8 indikator tersebut terdapat tiga indikator yang penurunannya paling tinggi.

Tiga indikator tersebut antara lain ancaman kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat,  ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, dan perda yang merupakan inisiatif DPRD.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
[Intensive Workshop] AI-Driven Financial Analysis Executive Finance Mastery

[X]
×