Reporter: Venny Suryanto | Editor: Markus Sumartomjon
KONTAN.CO.ID. JAKARTA.. Ketersediaan bahan pangan selama pandemi corona atau Covid-19 harus menjadi perhatian pemerintah. Apalagi sejumlah wilayah, seperti Jakarta dan daerah lainnya di sekitar ibukota dan wilayah lain tengah berupaya menerapkan PSBB. Situasi ini tentu membuat distribusi bahan pangan bisa terganggu. Efek lainnya adalah bisa jadi harga bahan pangan bisa berfluktuasi.
Untuk itulah Dhenny Yuartha Junifta, peneliti Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef menjelaskan saat ini ada dua tantangan yang sedang dihadapi Indonesia untuk menjaga kebutuhan stok pangan dan ancaman volatilitas harga pangan.
Pertama, perubahan iklim yang terjadi bisa membuat risiko terjadinya gagal panen, baik itu pada tahun ini dan tahun depan. Dari riset Mckinsey ada sekitar 19% kemungkinan penurunan hasil panen dari biji-bijian seperti padi, kedelai dan sebagainya dan salah satu penyebabnya adalah penurunan produkvitas produksi sebesar 5%.
“Selain terjadi perubahan iklim, sudah terjadi juga perubahan cara kerja tenaga kerja di bidang pertanian,” tuturnya dalam paparan publik via live streaming, Rabu (8/4).
Kedua adalah tantangan produksi saat pandemi Covid-19. Memang data Kementerian Pertanian terkait ketersediaan pangan secara nasional akan aman untuk beberapa bulan kedepan. Sebagai contoh, untuk beras saja dipastikan surplus sampai Mei 2020.
Namun permasalahan saat ini yang sedang dihadapi adalah penurunan produktivitas pertanian dan celakanya pada periode Maret-April 2020 adalah masa panen. Dan aktivitas panen bisa terhambat lantaran aktivitas panen jadi terbatas.
Permasalahan lain yang juga ditelaah yakni adanya penurunan investasi di pertanian dimana para investor juga akan menahan pendanaannnya sampai kondisi lebih baik. Adapun permasalahan lainnya adalah penurunan investasi karena para investor akan menahan sampai kondisi yang lebih baik.
Hal lainnya adalah tatkala pemerintah butuh pasokan pangan dari luar tapi negara yang bersangkutan juga butuh untuk kepentingan dalam negeri. Dan ini juga yang harus diperhatikan oleh pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
