Reporter: Umar Tusin | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2019 mengalami penurunan menjadi 24,79 juta orang atau turun 0,44% year on year (yoy).
Menanggapi hal tersebut, Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyatakan, program-program pemerintah telah gagal dalam menekan angka kemiskinan.
Baca Juga: BPS: Gini Ratio September 2019 tercatat turun tipis ke 0,380
“Dengan anggaran lebih dari Rp 100 triliun pemerintah hanya mampu menurunkan angka kemiskinan 0,44%. Artinya tidak ada satu juta orang dan hanya ratusan ribu orang, bagi saya ini kurang efektif,” ujar Enny kepada Kontan.co.id, Rabu (15/1).
Enny menambahkan, komposisi garis kemiskinan sebesar 73% di antaranya disumbang oleh makanan. Sebab itu, seharusnya lebih mudah melakukan intervensi. "Jika program rastra tepat sasaran, seharusnya sudah tidak ada lagi orang miskin," tambah Enny.
Menurut Enny, saat ini pemerintah harus mengidentifikasi secara tepat orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Karena sebagian penduduk miskin tidak punya data kependudukan. Sehingga intervensi pemerintah belum tentu jatuh kepada orang-orang yang tepat.
Baca Juga: BPS: Jumlah penduduk miskin di Indonesia turun pada September 2019
Ekonom Universitas Indonesia (UI) Berly Martawardaya menjelaskan, hal yang perlu diperbaiki pemerintah, utamanya dari sisi perencanaan. Kondisi dan persebaran kemiskinan harus dipetakan terlebih dahulu di tingkat kabupaten kota.
Setelah itu, pemerintah daerah harus membuat target pengentasan kemiskinan untuk tahun 2024. Kemudian menentukan program yang sesuai dan efektif di tingkat provinsi,kabupaten, dan kota.
Berly menambahkan, program tersebut akan efektif jika diikuti dengan pendanaan yang memadai. “Lebih baik lagi bila ada kerjasama antara swasta, akademisi, dan non goverment organization (NGO),” ujar Berly kepada Kontan.co.id.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
