Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai, ke depan nilai tukar rupiah akan terus mengalai tren pelemahan, ditengah gejolak di Timur Tengah.
Pergerakan rupiah semakin mendekati level Rp 17.000 per dolar AS. Rupiah spot ditutup pada level Rp 16.949 per dolar Amerika Serikat (AS) pada akhir perdagangan Senin (9/3/2026), melemah 0,14% dari akhir pekan lalu yang ada di Rp 16.949 per dolar AS.
Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF Abdul Manap Pulungan menilai, rupiah masih akan terus berada di bawah tekanan, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang berat dan struktur pasar keuangan domestik yang relatif dangkal. Ia mencontohkan, beberapa bank bahkan sudah menjual rupiah di kisaran Rp17.243 per dolar Amerika Serikat (AS), yang menunjukkan tekanan terhadap mata uang domestik masih cukup kuat.
Baca Juga: Pemerintah Bakal Gelar Siaga 1 Pasca-Lebaran, Demi Jaga Stabilitas Nasional
“Ini rupiah akan, saya mikirnya akan terus tertekan ya. Apalagi tadi saya baca berita ada beberapa bank yang sudah menjual rupiah itu di Rp 17.243 per dollar AS. Ini kenapa seperti ini? Karena memang teknisi ekonomi globalnya yang sangat berat ya,” tutur Abdul dalam Diskusi INDEF, Senin (9/3/2026).
Menurutnya, ketika terjadi gejolak global, investor cenderung dengan mudah melepas aset berdenominasi rupiah dan mengalihkan dana ke negara lain atau instrumen investasi yang dianggap lebih aman, seperti emas.
Ia menambahkan, Bank Indonesia (BI) sebenarnya memiliki batas psikologis tertentu terkait level nilai tukar rupiah yang dianggap berlebihan. Level Rp17.000 per dolar AS, menurutnya, bisa menjadi sinyal peringatan bagi bank sentral karena sudah mendekati selisih hampir Rp 1.000 per dolar dibandingkan asumsi makroekonomi dalam APBN 2026.
Di sisi lain, depresiasi rupiah juga dinilai semakin memperberat kondisi ekonomi karena Indonesia masih mengalami defisit minyak sekitar 1.000.000 barel per hari. Saat ini volume produksi minyak Indonesia hanya mencapai 605.000 barel per hari, dari total kebutuhan 1.605.000 barel per hari. Kondisi ini, dinilai berpotensi menekan investasi dan memperbesar beban ekonomi nasional.
Abdul berpandangan, pemerintah perlu melakukan restrukturisasi fiskal untuk mengantisipasi berbagai tekanan tersebut. Salah satu yang perlu ditinjau kembali adalah besaran anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu pos belanja terbesar dalam APBN 2026.
Sebagaimana diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi lembaga dengan anggaran terbesar dalam APBN 2026, mencapai Rp 268 triliun untuk mendanai program MBG.
Ia berpandangan, pemerintah perlu melakukan restrukturisasi fiskal untuk mengantisipasi berbagai tekanan tersebut. Salah satu yang perlu ditinjau kembali adalah besaran anggaran program MBG, yang menjadi salah satu pos belanja terbesar dalam APBN 2026.
Menurutnya, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengurangi sementara anggaran program tersebut agar memiliki ruang fiskal yang lebih besar. Dengan demikian, apabila terjadi lonjakan harga minyak global, pemerintah tidak perlu langsung membebankan dampaknya kepada masyarakat melalui kenaikan harga BBM, melainkan dapat mengalihkan sebagian anggaran ke subsidi energi.
Ia mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian karena transmisinya tidak hanya dirasakan oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah, tetapi juga kelas menengah dan atas. Dampak tersebut pada akhirnya dapat menekan aktivitas ekonomi nasional dan berpotensi menghambat pencapaian target pertumbuhan ekonomi sekitar 5,4% pada tahun ini.
Baca Juga: Harga Minyak Memanas, BBM Subsidi Ditahan hingga Lebaran
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













