Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Yudho Winarto
Terkait e-payment, Aji juga bilang hal tersebut bermanfaat untuk mengurangi tatap muka dengan pengadilan. Sehingga dapat meminimalkan pungutan liar.
Pakar hukum Ricardo Simanjuntak juga sepakat dengan Aji soal hadirnya e-payment, dan implementasi e-court secara umum. Meski demikian ia memberi catatan terkait implementasi ini.
"Ide otomatisasi tentu baik, dan patut didukung. Hanya saja saya lihat Mahkamah Agung harus pula melihat bagaimana infrastruktur di daerah, karena pengadilan di Indonesia ini kan banyak. Bagaimana kesiapan mereka, kalau pengajuan gugatan misalnya prosesnya harus diunggah lewat internet," jelas Ricardo saat dihubungi Kontan.co.id.
Ricardo juga menegaskan agar implementasi e-court kelak tak bertentangan dengan hukum acara persidangan. Pun, ia bilang Mahkamah Agung sebaiknya perlu menegaskan kelindan hukum acara persidangan dengan implementasi ini.
"Di pengadilan niaga misalnya, seharusnya kreditur lain itu bisa dibuktikan melalui dokumen saja, tak perlu dihadirkan dalam sidang. Tapi hakim biasanya minta agar kreditur lain datang di sidang. Nah soal ini juga perlu dijelaskan dahulu, bagaimana posisinya nanti?" Lanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)