Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Amal Ihsan
JAKARTA. Indonesian Human Right Monitor Imparsial meminta masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih calon presiden (Capres). Agenda penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di masa lalu harus menjadi acuan masyarakat dalam memilih kandidat presiden dalam Pilpres 2014.
Dalam diskusi “Menimbang Capres Sipil atau Militer pada Pemilu 2014” di kantor Imparsial, Rabu (17/7), Direktur Program Imparsial Al A'raf menyatakan apabila masyarakat mengabaikan pentingnya agenda penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di masa lalu, maka bangsa Indonesia menjadi bangsa yang picik.
"Sebab kebebasan demokrasi yang kita nikmati saat ini adalah buah dari perjuangan kawan-kawan kita yang menjadi korban pelanggaran HAM berat di era Orde Baru," kata Al A'raf.
Oleh sebab itu, Al A'raf menegaskan bahwa masyarakat Indonesia harus selektif dalam memilih kandidat presiden 2014 yang saat ini sudah mulai bermunculan. Ia berharap, masyarakat tidak boleh menjatuhkan pilihan pada kandidat yang mempunyai rekam jejak pelanggaran HAM berat. "Ini adalah hutang sejarah yang harus kita tuntaskan," kata Al A'raf.
Sebagaimana diketahui, sebagian kandidat dalam bursa Calon Presiden 2014 tersangkut kasus pelanggaran HAM berat. Paling menonjol adalah Prabowo Subianto saat menjadi Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Koppasus) TNI AD yang diduga melakukan penculikan terhadap sejumlah aktivis pro demokrasi pada kurun 1997-1998.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
