Reporter: Leni Wandira | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mesin ekonomi Vietnam sedang panas-panasnya. Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Kasan mengatakan, perkembangan ekonomi Vietnam dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kemajuan sangat pesat.
Kasan bilang, Indonesia perlu mengambil pembelajaran dari kesuksesan Vietnam, khususnya dalam memanfaatkan peluang dari perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa.
"Bahkan, sejak EUV-FTA efektif diberlakukan, Vietnam mengalami peningkatan ekspor sebesar 14,17% dan penurunan impor sebesar 9,86% serta peningkatan surplus sebesar 25,96% di tahun 2022," ungkap Kasan dalam Dialog Kebijakan Gambir Trade Talk (GTT) ke-13 dengan tema “Diplomasi Perdagangan Vietnam: Strategi dan Kunci Kesuksesan Vietnam dalam EU-CEPA“ secara hibrida di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (6/3).
Maka itu, Kasan optimistis jika Indonesia mampu mengejar ketertinggalan tersebut dengan dirampungkannya perundingan IEU-CEPA pada tahun ini.
Baca Juga: IEU-CEPA Sepakati Kerjasama Sistem Pangan Berkelanjutan hingga Hambatan Perdagangan
Kasan bilang, perjanjian IEU-CEPA sangatlah penting untuk membuka akses ekspor Indonesia. Sebab, bila sudah bisa masuk ke dalam pasar Uni Eropa, maka akan lebih mudah untuk memperluas ke pangsa pasar lainnya.
"Kita Indonesia dengan ekonomi yang lebih besar dari Vietnam. Kita sudah mempertimbangkan, mengkalkulasi bahwa akses pasar kita ke Uni Eropa, kita berhitung akan mendapatkan benefit yang jauh lebih besar dari yang didapat Vietnam," kata Kasan.
Info tambahan, perundingan IEU-CEPA saat ini sudah memasuki putaran ke-17. Dalam perundingan ini, dibahas sebanyak 12 isu yakni perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, kerja sama sistem pangan berkelanjutan.
Kemudian, perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, ketentuan asal barang, energi dan bahan mentah, hambatan teknis perdagangan, subsidi, kekayaan intelektual, ketentuan institusional, dan klausul antipenipuan.
Pada putaran ke-17 ini, telah disepakati secara teknis tiga bab yakni kerja sama sistem pangan berkelanjutan, hambatan perdagangan dan ketentuan konstitusional. Perundingan ini masih akan terus berlanjut dan diharapkan bisa selesai pada akhir 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
