Hitungan Hashim! APBN 2026 Berpotensi Surplus Rp 900 Triliun

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Sujono Djohohadikusumo menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpotensi mencatatkan surplus hingga Rp 900 triliun.

Menurutnya, hal ini bisa terjadi apabila penerimaan negara dapat dioptimalkan.

Hashim menjelaskan, rendahnya penerimaan negara selama ini menjadi salah satu faktor yang membuat pemerintah belum maksimal dalam membiayai berbagai program pembangunan.

Ia turut menyoroti rasio penerimaan negara Indonesia yang disebut hanya sekitar 12% dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan Kamboja yang mencapai 18%.

Hashim memperkirakan, jika rasio penerimaan negara Indonesia bisa menyamai Kamboja, terdapat potensi tambahan penerimaan hingga Rp 1.500 triliun per tahun.

Baca Juga: Menkeu Pastikan Pemerintah Lanjutkan Efisiensi & Penghematan APBN di Sisa Tahun 2026

"Kalau aparat kita pajak dan bea cukai bekerja semestinya, seperti orang Kamboja, seharusnya kita surplus tahun ini Rp 900 triliun," ujar Hashim dalam Pembukaan Rapimnas Kadin 2026, Kamis (29/10/2026).

Dia menjelaskan, dengan PDB Indonesia yang tercatat sekitar Rp 25.000 triliun, selisih rasio penerimaan negara sebesar 6 poin persentase setara dengan Rp 1.500 triliun. 

Potensi tersebut, menurutnya, dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah apabila penerimaan negara mampu ditingkatkan.

Hashim juga menilai bahwa persoalan penerimaan negara tidak terlepas dari besarnya aktivitas ekonomi yang belum tercatat. Dia mengutip perkiraan Bank Dunia bahwa sekitar 35%-40% kegiatan ekonomi Indonesia belum masuk dalam pencatatan resmi.

Baca Juga: Belanja APBN Kuartal IV 2026 Capai Rp 1.300 Triliun, Kemenkeu Tetap Kejar Efisiensi

Nilai aktivitas ekonomi yang belum tercatat tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp 10.000 triliun. Kondisi ini dinilai menunjukkan masih adanya ruang untuk memperluas basis penerimaan negara, termasuk melalui optimalisasi pemungutan pajak.

Menurut Hashim, pemerintah telah menyiapkan langkah untuk meningkatkan penerimaan melalui pemanfaatan teknologi digital, teknologi informasi (IT), dan kecerdasan buatan (AI). 

Upaya tersebut diarahkan untuk menjangkau transaksi ekonomi yang selama ini belum dipungut pajaknya secara optimal.

Baca Juga: Belanja Negara Rp 1.300 Triliun di Kuartal IV-2026, Defisit APBN Mengintai

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News